JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Neng Eem Marhamah Zulfahiz mendorong pemerintah pusat dan daerah untuk bisa kolaboratif dalam mengatasi banjir dan rob yang terjadi di Kabupaten Demak, Jawa Tengah. Karena wilayah ini langganan banjir dan membuat masyarakat menderita.
Menurutnya, selama ini langkah-langkah yang diambil oleh pemerintah daerah, dalam hal ini Pemkab Demak dan Pemprov Jateng di bawah pimpinan Gubernur Ganjar Pranowo lebih kepada langkah-langkah jangka pendek dan menengah, sementara pemerintah pusat berjangka panjang.
Oleh karenanya, perlu ada kajian yang terintegrasi bersifat multisektoral dari berbagai perspektif yang tidak hanya berbasis infrastruktur namun juga berbasis geografis dan sosiokultur.
“Saya lihat sih koordinasi antara pusat dan daerah sudah ada, tapi belum optimal. Kalau pemerintah daerah lebih kepada keluhan dari masyarakat, sedangkan langkah pemerintah pusat lebih fokus kepada infrastrukturnya. Nah ini saya kira kurang matching,” katanya.
“Memang tadi usulan (kepada) pemerintah pusat adalah ditangani (banjir rob) dengan dibangunnya tanggul, namun apabila ketersediaan anggaran dalam menangani hal ini minim, maka strategi yang tepat harus seperti apa. Apakah relokasi bisa menjadi salah satu opsi yang memungkinkan, nah ini harus betul-betul dihitung secara matematis,” ungkap Neng Eem usai Parlementaria Kunjungan Kerja Spesifik Komisi V DPR RI ke kabupaten Demak, Jawa Tengah, Kamis (19/1).
Politisi PKB itu menambahkan apabila opsi relokasi dilakukan, pemerintah juga harus memikirkan dampak terjadinya konflik masyarakat yang menolak dan setuju untuk direlokasi berikut dari sisi anggarannya.
Apabila tidak direlokasi, maka perlu dipikirkan juga pembangunan infrastruktur yang didesain dengan sistem diperuntukkan bagi masyarakat yang tinggal di kawasan perairan. Sementara, sebagian masyarakat yang terdampak banjir dan rob di Kabupaten Demak bermata pencaharian dengan bergantung kepada Tempat Pelelangan Ikan (TPI), namun akses jalan-jalan untuk TPI turut terendam banjr.
Maka dari itu menurutnya perlu benar-benar adanya kajian yang mendalam. Karena relokasi itu pasti akan dihadapkan masalah yang mungkin menolak dan semacamnya. Tapi ketika mereka diberikan jaminan apabila direlokasi dan ketika tinggal di lokasi yang baru itu akan lebih kondusif, kemudian dari sisi ekonomi mereka dijamin kesejahteraannya, sumber pencaharian mereka juga ada tetap dekat, masyarakat nantinya tidak akan menolak.
“Karena sebenarnya kan masyarakat ketika mereka enggan untuk direlokasi itu permasalahan utamanya adalah sumber mata pencaharian yang mereka tidak tahu ketika pindah itu akan makan dari mana,” tandas Neng Eem.
Namun, lanjutnya, jika tidak direlokasi dan masyarakat dibiarkan tinggal di kawasan di mana bencana alam banjir dan rob selalu berulang terjadi, tentu menurutnya hal itu tidak manusiawi.
“Bayangkan kita satu hari banjir aja sudah seperti apa, ini bertahun-tahun terjadi dan infrastrukturnya tidak didesain untuk menghadapi hal itu. Karena setelah saya berdialog dengan masyakat mereka mengaku sudah tidak masalah rumah terendam, tapi sumber mata pencaharian tetap fungsional, jalan tidak terendam, sehingga nantinya arus mobilitas barang dan ikan itu tetap terlaksana,” ujarnya.
Oleh karenanya, Neng Eem menilai penanganan banjir dan rob di Kabupaten Demak, nantinya tidak hanya dilakukan Komisi V DPR, tapi juga lintas sektoral.
“Tadi juga ada informasi dari Pimpinan bahwa Bappenas dalam hal ini sudah turun, dan saya juga usul untuk persoalan TPI nanti juga perlu ada keterlibatan dan intervensi dari Komisi IV DPR agar nantinya masyarakat ketika opsi relokasi menjadi pilihan, sumber mata pencaharian masyarakat juga tetap ada dan itu jauh yang paling penting,” imbuh politisi dari Dapil Jawa Barat III itu.
Hal senada juga diungkapkan oleh Anggota Komisi V DPR RI Suryadi Jaya Purnama. Ia menilai perlunya integrasi dan koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam mengatasi banjir dan rob di kabupaten Demak yang menurutnya sudah cukup lama sering terjadi dan mencakup area yang cukup luas. Maka lanjutnya, dalam pembangunan infrastruktur ke depan diperlukan kajian yang cukup dalam sehingga nantinya tidak menimbulkan dampak terhadap lingkungan dan efektif dalam penanganan banjir dan rob di Demak.
“Langkah pertama adalah melakukan perencanaan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk para pakar. Karena ini kan merupakan fenomena global, ada penurunan permukaan tanah,” katanya.
Di satu sisi ada kenaikan muka air laut, lalu daerah ini sebenarnya relatif rendah, kemudian juga ada penggundulan akibatnya sedimentasi dan sungai mulai terjadi pendangkalan. Oleh karena itu, harus diselesaikan secara holistik, termasuk juga opsi misalnya melakukan relokasi bagi warga yang mungkin sudah tidak memenuhi kalau kita membuat tanggul dengan biaya yang lebih mahal.
“Jadi opsi-opsi itu harus dibuka supaya sekali Kita melakukan program bisa menyelesaikan banyak masalah,” usul Suryadi.
Mengingat dalam mengatasi banjir dan rob di kabupaten Demak ini bersifat lintas sektoral dan mempunyai implikasi yang sangat luas, Politisi partai PKS ini pun berharap ke depan dalam pembangunan infrastruktur dalam mengatasi banjir dan rob di kabupaten Demak nantinya juga harus menyesuaikan dengan keadaan lingkungan.
“Kita membuat suatu kebijakan harus menyesuaikan dengan lingkungan, Kita sudah tahu kalau di pinggir pantai kemungkinan terjadi rob maka infrastruktur yang kita bangun juga harus ramah lingkungan. Jangan sampai kita yang mengatur lingkungan tapi tidak bisa menyesuaikan harus tercipta lingkungan yang nyaman untuk ditinggali,” imbuhnya. (Nto)
