TANGERANG – Kepengurusan Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi (AKKOPSI) periode 2022-2026 resmi terbentuk. Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar ditunjuk sebagai Ketua Umum AKKOPSI. Kemudian Sekretaris Umum AKKOPSI dijabat oleh Wali Kota Banjarmasin Ibnu Sina dan Bendahara Umum Wali Kota Samarinda Andi Harun.
Bupati Zaki memimpin asosiasi yang beranggotakan sebanyak 492 bupati dan wali kota di seluruh Indonesia yang bergabung dalam AKKOPSI.
Pelantikan dan pengukuhan pengurus AKKOPSI 2022-2026 digelar 3 Maret 2023 di ICE BSD, Kabupaten Tangerang oleh Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Kesehatan dan Pembangunan Kependudukan Kemenko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Yohanes Baptista Satya Sananugraha.
“Selamat bertugas kepada pengurus baru Aliansi Kabupaten/Kota Peduli Sanitasi periode 2022-2026. Pemerintah melalui Kemenko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan akan terus berkoordinasi dan berkolaborasi dengan AKKOPSI untuk meningkatkan kehidupan yang layak bagi masyarakat. Khususnya dalam mengakses air bersih dan minum serta sanitasi yang layak dan aman bagi masyarakat,” ujar Deputi Satya, mewakili Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy yang berhalangan hadir.
Acara pelantikan ini dihadiri oleh Inspektur I Kemendagri Bahtiar, dan sejumlah Bupati dan Wali Kota yang menjadi anggota AKKOPSI. Di antaranya adalah Wali Kota Pariaman, Wali Kota Banjarmasin, Walikota Cilegon, Wali Kota Samarinda, Wali Kota Agam, Bupati Tulang Bawang, Bupati Kebumen, Sekda Magelang, Bupati Bandung dan Bupati Kendal. Hadir pula mitra AKKOPSI di antaranya Unicef.
Diketahui, program kerja utama AKKOPSI ini mempercepat pembangunan infrastruktur berupa sarana sanitasi yang aman dan layak bagi masyarakat. Kemudian memberikan kemudahan bagi masyarakat untuk bisa mengakses air bersih dan minum.
“Tentu saja, pembangunannya disesuaikan dengan kondisi demografi dan geografi serta dukungan pendanaan dari masing-masing anggota. Semua ini guna menyukseskan program 100-0-100 yang telah dicanangkan oleh pemerintah,” ujar Ketua Umum AKKOPSI Ahmed Zaki Iskandar.
Program 100-0-100 ini merupakan sebuah program menuju pemenuhan target tiga sektor antara lain pemenuhan 100 persen akses air minum layak, pengurangan kawasan kumuh menjadi 0 persen, dan pemenuhan 100 persen akses sanitasi layak. Program ini juga merupakan bagian dari program Kota Tanpa Kumuh (Kotaku) dari Ditjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Tujuan umum program ini adalah meningkatkan akses terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di permukiman kumuh perkotaan dan mencegah timbulnya permukiman kumuh baru dalam rangka untuk mendukung terwujudnya permukiman perkotaan yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan.
Zaki Iskandar mengatakan bahwa semua anggota AKKOPSI masih menuntaskan program terkait sanitasi yang bersih, sehat dan layak serta akses air bersih. “Diharapkan pada tahun 2024, bisa tercapai 90% program 100-0-100 di daerah-daerah tersebut,” ujarnya.
Untuk Pemkab Tangerang, Zaki memaparkan sejumlah program terkait sanitasi dan akses air bersih dan minum telah dilaksanakan. Mulai dari program sanitasi untuk sekolah khususnya di tingkat SD da SMP yang dilanjutkan ke SMA (Sanisek), kemudian sanitasi berbasis pondok pesantren (Sanitren).
“Kami memang memfokuskan dan memprioritaskan pada institusi pendidikan karena institusi pendidikan akan melahirkan generasi-generasi muda penerus dan agen perubahan yang bisa menjadi penggerak di lingkungan rumah dan lingkungan sekitar mereka. Mereka bisa mencontoh bagaimana sanitasi di sekolah sudah bersih, sehat dan layak untuk dipakai. Ini termasuk melindungi lingkungan agar tidak terpapar dengan perilaku-perilaku negatif yakni buang air besar sembarangan. Semua Iini sudah kita lakukan,” ujarnya.
Karena itu, kata Zaki melalui AKKOPSI yang merupakan wadah bagi bupati maupun wali kota agar bisa sharing pengalaman dan program kerja terkait sanitasi dan air bersih. Ini penting, mengingat tidak semua anggota AKKOPSI merupakan wilayah perkotaan dimana sanitasinya sebagian besar sudah aman, sehat dan layak dibandingkan dengan wilayah kabupaten yang masih didominasi wilayah-wilayah desa dimana sanitasinya mesti banyak diperbaiki.
“Kita akan belajar bersama bagaimana mengelola sanitasi secara benar sehingga sanitasi tersebut bisa menjadi sehat, aman dan layak bagi masyarakat. Ini termasuk dengan akses air bersih dan air minum,” pungkasnya. (Aza)
