JAKARTA — Proyek Bukit Algoritma mangkrak. Selain tidak memiliki perencanaan matang, Bukit Algoritma juga tidak mempertimbangkan situasi nasional maupun global yang dihantam pandemi. Banyak perusahaan besar tumbang akibat pandemi, apalagi proyek rintisan.
“Untuk mencegah munculnya kerugian negara yang timbul sebagai akibat ikutan kegagalan proyek ini, harus ada audit. BUMN Amarta Karya harus memberi penjelasan kepada masyarakat. Komisi VI DPR akan mendalami masalah tersebut”, kata anggota Komisi VI DPR RI, Amin Ak menjawab pertanyaan media terkait mangkraknya proyek yang digadang-gadang sebagai ‘silicon valeynya’ Indonesia itu.
“Saya khawatir, meski proyek Bukit Algoritma sampai saat ini mangkrak, namun investasi sudah dikucurkan. Perlu audit dan investigasi untuk mencegah APBN terseret oleh proyek ini,” kata Amin.
Lebih jauh Amin mengungkapkan, berbagai proyek mangkrak terjadi karena buruknya perencanaan. Proyek tidak didukung dengan kelayakan studi secara profesional.
“Sejak awal, Gubernur Ridwan Kamil sudah mengingatkan kelemahan proyek Bukit Algoritma ini. Tapi peringatan itu dianggap angin lalu,” kata Amin.
Sejak terobosan dua tahun lalu, proyek Bukit Algoritma berpotensi membebani keuangan negara meskipun dianggap tidak menggunakan APBN. Pelibatan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Amarta Karya dalam proyek ini, pada akhirnya bisa menyeret keuangan negara.
Menurut Amin, dari sejumlah kasus yang bermasalah antara lain LRT Palembang, Bandara Kertajati, dan lain-lain, meskipun awalnya tidak menggunakan anggaran dari negara, karena bermasalah, negara terpaksa menyuntikkan modal kepada BUMN atau perusahaan-perusahaan yang belum menyelesaikan proyek tersebut.
“Saat BUMN mengerjakan mega proyek senilai triliunan rupiah, biasanya mereka menerbitkan surat utang dengan jaminan pemerintah. Karena BUMN keuangan akan mengalami ‘pendarahan’ jika tidak menerbitkan surat hutang,” beber Amin.
Agar investor swasta mau membeli surat utang tersebut, maka dibutuhkan jaminan dari pemerintah. Dengan cara itu, swasta yakin jika terjadi masalah dengan proyek, investasi mereka mendapatkan perlindungan melalui penjaminan pemerintah.
Konsep lembah silikon itu menggabungkan tiga hal yakni, Universitas dengan kapasitas riset dan inovasi tinggi, pendukung industri yang mendukung inovasi, serta institusi keuangan yang siap mendanai proyek riset dan rintisan (start up).
Sinyalir ketiga pilar yang akan menopang keberlangsungan proyek tersebut tidak terwujud. Dalam dua tahun terakhir sejak ground breaking, tidak ada variasi riel untuk memenuhi tiga pilar tersebut. (Aza)
Sumber: Fraksi.pks.id
