Oleh: Achmad Syaiful |
Indonesiainside.id, Jayapura- Penggiat anti korupsi dari LSM Kampak Papua terus memantau kasus dugaan penyimpangan dana Program Strategis Pembangunan Ekonomi dan Kelembagaan Kampung (Prospek) di Kabupaten Biak Numfor tahun 2017 sebesar Rp 26,6 miliar.
Selain mendatangi Markas Polda Papua, Kampak yang dimotori Johan Rumkorem selaku Sekjen Kampak Papua telah berkunjung ke Kantor Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Papua di Kota Jayapura, Selasa (12/11).
Menurut Johan, langkah ini untuk memastikan agar penananganan dugaan penyimpangan dana Prospek yang diperuntukan bagi 257 kampung dan 19 Distrik di Biak Numfor, tidak berjalan di tempat.
“Kami akan terus mengawal kasus ini. Tadi kami sudah ke Polda Papua dan BPKP, tujuannya untuk memastikan sudah sejauh mana penanganan kasusnya,” kata Johan Rumkorem kepada wartawan di Jayapura, Selasa (12/11).
Johan menjelaskan, kasus dugaan penyimpangan dana Prospek telah bergulir tahun lalu di Polres Biak Numfor. “Dana Prospek 2016 sudah dipakai, namun tahun 2017 hilang, ini yang kemudian menjadi temuan dari kami berdasarkan laporan kepala kampung. Makanya, kami apresiasi Polda Papua dan Polres Biak Numfor terkait tahapan penyelidikan hingga penyidikan dana prospek,” terangnya.
Dia pun mengapresiasi langkah kepolisian yang telah mengusut kasus tersebut. Menurutnya, langkah kepolisian merupakan peringatan kepada para Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar lebih berhati-hati dalam penggunaan anggaran negara.
“Kami mendukung penuh visi dan misi Presiden Joko Widodo dalam membangun ke depan, sehingga penggunaan anggaran harus dilakukan secara transparan,” ujarnya.
Sejauh ini, Kampak pun telah melakukan pemantauan langkah audit BPKP untuk menghitung nilai kerugian negara terkait penggunaan dana prospek 2017 di Biak Numfor. “Tadi di BPKP kita ketemu dengan ketua dengan bidang investigasi. Kita apresiasi BPKP sebagai lembaga audit independen perwakilan Papua,” tuturnya.
Dia menginginkan proses hukum ini dapat memberikan efek jera bagi pengguna anggaran di Pemerintah Daerah, terkhusus Pemerintah Biak Numfor. “Istilah sudah lima tahun disclaimer, untuk itu jangan sampai tahun 2019 dan 2020 mengalami hal yang sama,” katanya.
Johan pun sangat mendukung visi misi Bupati Biak Numfor dalam hal penggunaan anggaran secara transparan dan dapat dipertanggung jawabkan. Ia pun berharap Biak Numfor dapat terbebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN).
“Kedepan Biak Numfor harus bebas dari KKN. Perintah Undang-Undang, masyarakat sangat berperan penting dalam pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi, maka itu masyarakat harus melaporkan kepada penegak hukum, baik kejaksaan maupun kepolisian, bahkan KPK jika melihat adanya penyimpangan penggunaan anggaran,” ujarnya.
Sebelumnya, Polres Biak Numfor menerima laporan dugaan penyelewengan dana Prospek, pada Juni 2018. Dari hasil penyelidikan, penyidik akhirnya meningkatkan laporan tersebut menjadi penyidikan pada Maret 2019.
Saat ini, kepolisian mengklaim masih menunggu audit perhitungan kerugian yang diduga mencapai Rp26 miliar. Total 15 saksi telah dimintai keterangannya terkait dugaan penyelewenangan dana Prospek tersebut. (Asi)
