Oleh: Ade Lukmono
Indonesiainside.id, Semarang – Di era sosial media, para Aparatur Sipil Negara (ASN) diminta untuk menahan diri dalam membuat status, terutama yang berisi hoaks atau ujaran kebencian. Saat ini, banyak kasus yang berujung pada pidana lantaran jempol yang tidak bisa dikontrol dalam bersosial media.
Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Kota Semarang Litani Satyawati mengimbau para ASN untuk berhati-hati agar tidak terjerat kasus yang berkaitan dengan pembuatan status atau komentar di sosial media. Meski BKPP tidak memiliki pengawas khusus media sosial, gerak-gerik ASN dalam bermedia sosial akan terus terpantau.
“Harus bijak bermedsos karena semua orang bisa melihat apa yang di-share. Kalau tidak bijak, jarimu akan menjadi harimaumu sendiri,” ujar Litani, Selasa (15/10).
Dikatakannya, mengutarakan pendapat memang dijamin undang-undang, namun ada payung hukum yang harus dipatuhui oleh ASN Pemkot Semarang. Di sisi lain, ASN juga harus setia kepada Pemerintahan yang sah, yakni pemerintahan yang dipilih rakyat dan dilantik secara hukum.
Sebelum para ASN Pemkot Semarang terjun sebagai pelayan masyarakat, pihaknya sudah memberi pembinaan mental. Pembinaan tersebut juga dilakukan secara rutin, termasuk didalamnya selalu mengingatkan ideologi.
Litani menambahkan, ASN yang melakukan ujaran kebencian baik di muka umum, secara lisan, tulisan, termasuk di media sosial, mereka dianggap tidak setia dan taat terhadap aturan sebagai seorang ASN. Pihaknya tidak akan segan untuk memberikan sanksi jika terbukti.
Ada beberapa kategori sanksi yang bisa diberikan, mulai dari kategori ringan hingga berat. Hukuman ringan meliputi teguran lisan, tertulis dan membuat pernyataan secara tertulis tidak mengulangi hal yang sama.
Hukuman sedang bisa berupa penundaan kenaikan gaji berkala selama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat selama satu tahun, penurunan panvkat setingkat lebih rendah selama satu tahun. Sedangkan hukuman berat meliputi penurunan pangkat, penurunan jabatan setingkat lebih rendah, bahkan pembebasan jabatan dan pemberhentian.
“Jenis hukuman terhadap ujaran kebencian dilihat dari hasil pemeriksaan. Jika dampaknya hanya dalam lingkup lingkungan kerja, maka akan diberi hukuman ringan. Jika dampaknya menyentuh hingga seluruh lingkungan Pemkot, maka hukuman bisa berupa hukuman sedang. Namun jika ujaran kebencian berdampak pada negara, bisa diberi hukuman berat,” imbuhnya. (Ags)
