Indonesiainside.id, Jakarta – Muhammadiyah memiliki jangkauan dakwah yang amat besar di berbagai bidang kehidupan yang disertai dengan fleksibilitas gerakan. Hal itu membuat daya tekan politik (political leverage) persyarikatan ini sangat diperhitungkan dalam kancah politik nasional.
Karena itu, cendekiawan muslim Prof Komaruddin Hidayat mengatakan, tidak heran jika sampai hari ini, Muhammadiyah adalah ormas Islam yang tampil paling soid sebagai civil society. “Hendaknya dijaga terus. Bahwa sebagian dari mereka (kader Persyarikatan) yang mau masuk ke politik silakan saja, tapi hendaknya dengan cara yang bermoral, menunjukkan kualitas, tapi posisi di masyarakat civil society ini jangan ditinggalkan,” kata Komaruddin Hidayat dalam acara Pengajian PP Muhammadiyah, dilansir Muhammadiyah.or.id, Sabtu (14/8).
Komaruddin yang juga Rektor Universitas Islam Internasional Indonesia (UIII) ini menginginkan agar Muhammadiyah tidak meninggalkan posnya sebagai civil society. Ibarat Perang Uhud, bila Muhammadiyah meninggalkan posnya dan berebut “ghanimah APBN”, khawatir pasukan berkuda memporak-porandakan Persyarikatan dari belakang.
“Makanya saya ingin bahwa ibarat Perang Uhud, posisi Muhammadiyah itu jangan meninggalkan posnya. Dulu ‘kan Perang Uhud ada pos tempat memanah, jangan tinggalkan. Tapi ketika yang di depan pada berebut ghanimah, akhirnya Khalid bin Walid dari belakang hancur porak-porandakan itu,” katanya.
Komar mengutarakan beberapa kajian yang mengatakan salah satu kelemahan dunia Islam itu tidak berhasil membangun kelas menengah ekonomi dan kelas menengah intelektual independen. Hampir seluruh kawasan dunia Islam dari dulu sampai sekarang, ekonomi dan intelektual terkooptasi oleh penguasa. Dampaknya kaum terpelajar umat Islam kehilangan independensi.
“Penting saya katakan bahwa mindset kita masih dalam level society, tapi society kita masih lemah secara ekonomi dan intelektual. Maka bagaimana perbaikan itu memang harus dari kalangan Parpol, karena parpol itu adalah wakil dari Islam. Tapi jangan sampai aset sosial budaya civil society Muhammadiyah ini ditinggalkan, tapi harus diperkuat,” kata mantan Ketua Panwaslu Pusat (Sekarang Bawaslu) ini.
Dengan kekuatan ekonomi yang luar biasa dan jaringan intelektual muda Muhammadiyah yang cukup banyak, dia berharap independensi Muhammadiyah sebisa mungkin selalu dijaga. Sebab dengan watak seperti inilah Muhammadiyah dapat terhindar dari kooptasi penguasa dan tidak tergiur rayuan gombal partai politik manapun.
Meski demikian, sebagai organisasi civil society Muhammadiyah tidak menjadikan dirinya sebagai gerakan oposisional dan bertujuan menumbangkan rezim yang tengah berkuasa. (Aza)
