PTUN Batalkan SK Anies Soal Penghentian Reklamasi Pulau H

Pulau Reklamasi ANT
Penampakan dari udara salah satu pulau hasil reklamasi di Teluk Jakarta. (Foto: ANTARA)

Oleh: M Aulia Rahman

Indonesiainside.id, Jakarta – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) membatalkan aturan yang diterbitkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, mengenai regulasi pelarangan izin reklamasi di Pulau H. PTUN menerbitkan putusan tersebut sejak Selasa (9/7) lalu.

PT Taman Harapan Indah selaku penggugat dinyatakan oleh majelis hakim dikabulkan gugatannya oleh PTUN. Sementara nota eksepsi atau pembelaan dari pihak Anies selaku tergugat dinyatakan tidak diterima.

“Menyatakan batal keputusan tergugat berupa: Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta Nomor 1409 Tahun 2018 tanggal 6 September 2018 khusus sepanjang menyangkut Pencabutan Keputusan Gubernur Provinsi Daerah Khusus lbukota Jakarta No. 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H kepada PT Taman Harapan Indah.” Demikian bunyi putusan majelis hakim yang dikutip Indonesiainside.id dari laman resmi PTUN, Senin (29/7).

Dalam pokok perkara yang disampaikan, majelis hakim juga meminta untuk dilakukan perpanjangan surat izin reklamasi yang diterbitkan oleh Gubernur DKI Jakarta sebelumnya, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

“Mewajibkan tergugat untuk memproses izin perpanjangan Surat Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 2637 Tahun 2015 tentang Pemberian Izin Pelaksanaan Reklamasi Pulau H Kepada PT Taman Harapan Indah sesuai peraturan yang berlaku,” papar majelis hakim. (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here