Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) mendapat peringatan dari Komisi A DPRD DKI. Agustina Hermanto, selaku anggota Komisi A, mengingatkan agar Beppeda untuk lebih teliti dalam hal menerbitkan data kepada publik, terutama saat menggungah data anggaran, sehingga tidak menghasilkan berbagai opini yang tidak benar.
“Mohon untuk input info ke publik itu jangan main-main. Itu memang inputan untuk DPRD dan dibilang sementara, tapi begitu itu keluar di publik dan media, lalu jadi viral itu bisa jadi liar,” ujar anggota Fraksi PDI Perjuangan (PDIP) DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024, Kamis (31/10).
Unggahan data Rancangan Kebijakan Umum Anggaran Prioritas Plafon Sementara (RKUA-PPAS) harusnya segera dikoreksi dengan memberi penjelasan kepada publik. Hal itulah yang menjadi kesalahan yang tidak sengaja dilakukan oleh Bappeda DKI.
“Tolong dijelaskan sudah seperti ini (viral), dijelaskan ke publik kalau tahapan RKUA PPAS belum sampai detailnya (komponen). Detailnya belum dibahas,” urai wanita yang akrab dengan panggilan Tina Toon ini.
Sebelumnya, rancangan anggaran itu diviralkan oleh salah satu politikus dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana, lewat akun medi sosial, twitter, miliknya. William menggunggah foto berisi rencana anggaran Dinas Pendidikan DKI Jakarta yang mencantumkan lem aibon sebagai bagian dari komponen alat tulis kantor dengan anggaran sebesar Rp82,8 miliar.
“Ternyata Dinas Pendidikan mensuplai dua kaleng lem aibon per murid setiap bulannya. Buat apa?,” kicau William, Selasa (29/10) malam. (AS)
