Indonesiainside.id, Jakarta – Sistem penganggaran warisan era kepemimpinan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok diduga bermasalah atau kurang relevan untuk saat ini. Hal ini diketahui saat Anies Baswedan memangku jabatan Gubernur DKI Jakarta. Pasalnya, seiring berkembangnya zaman setiap aplikasi perlu diperbarui.
Layaknya sistem penganggaran digital (e-budgeting) yang memerlukan pembaruan. Hal itu diutarakan oleh Anies Baswedan saat mengadakan konferensi pers di Balai Kota DKI, Jumat (1/11).
“Kita mengedepankan prinsip transparansi akuntabilitas, itu kita pegang,” ujarnya. Nantinya, lanjut Anies, dalam sistem penganggaran digital yang baru, publik dapat berkomentar mengenai komponen yang ada di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).
Dengan itu, publik bakal mengetahui setiap jenis anggaran yang dialirkan ke dalam APBD.
“Bahkan bukan hanya bisa dilihat, tapi juga bisa memberikan komentar langsung. Kalau saat ini, publik itu hanya bisa melihat tapi tidak bisa memberikan,” paparnya.
Orang nomor satu di Jakarta itu meyakinkan bahwa sistem penganggaran digital sebelumnya tidak ditinggalkan. Lantaran, dalam pembaruan sistem tersebut hanya menyesuaikan dengan perkembangan zaman.
“Aplikasi selalu mengalami perkembangan, jadi ya normal saja. Jadi bukan mengganti tapi upgrade. Kalau ganti pesannya meniadakan, bukan. Tapi meng-upgrade saja sehingga sistemnya smart,” tuturnya. (PS)
