Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta sudah menetapkan UMP DKI untuk tahun depan. Sejumlah kebijakan telah disiapkan Pemprov DKI untuk meningkatkan kesejahteraan buruh.
Kepala Dinas Tenaga Kerja DKI Jakarta, Andri Yansyah memaparkan, sejumlah kebijakan untuk meningkatkan kesejahteraan buruh yang telah disiapkan di antaranya, kartu pekerja Jakarta (KPJ), gerai koperasi pekerja dan pengembangan kewirausahaan terpadu. KPJ, merupakan kebijakan Pemprov DKI Jakarta dalam rangka peningkatan kesejahteraan pekerja/buruh dengan meringankan beban biaya transportasi, pangan, dan pendidikan bagi anak pekerja/buruh.
Adapun fasilitas dan manfaat yang diberikan sebagai berikut; gratis naik bus Transjakarta di 13 Koridor; keanggotaan Jakgrosir yakni, dapat berbelanja produk kebutuhan sehari-hari dengan harga yang murah di Jakgrosir; fasilitas penyediaan pangan dengan harga murah yakni, dapat berbelanja lima item pangan di antaranya beras, ayam, daging sapi/kerbau, ikan kembung dan telur dengan harga yang telah disubsidi; fasilitas KJP Plus serta kuota jalur afirmasi bagi anak pekerja.
“Program KPJ telah diluncurkan semenjak akhir 2018 dan sampai dengan sekarang sebanyak 21.249 kartu telah didistribusikan kepada para penerimanya dan sampai saat ini masih dibuka terus pendaftarannya,” urai Andri di Balai Kota DKI, Jumat (1/11).
Andri menuturkan, mekanisme pengajuan KPJ yaitu; Pemohon mengajukan berkas (fotocopy KTP, KK, NPWP, surat keterangan dari perusahaan) dan mengirimkan form perbankan melalui email [email protected]; berkas diajukan ke Disnakertrans DKI Jakarta atau Sudisnakertrans lima Wilayah Kota Adm. DKI Jakarta; Disnakertrans Provinsi DKI Jakarta akan melakukan verifikasi, data hasil verifikasi akan dikirim kepada Bank DKI sebagai dasar pencetakan kartu pekerja; Disnakertrans DKI Jakarta bersama Bank DKI akan mendistribusikan di titik-titik yang telah disepakati dengan federasi serikat pekerja/serikat buruh.
“Dengan manfaat yang begitu besarnya, Kami berharap para penerima KPJ dapat terus meningkat. Dan kesejahteraannya tidak hanya bergantung kepada dari faktor upah, tetapi dari faktor transportasi, kesehatan, gizi dan pendidikan juga telah terakomodir dalam program KPJ,” tuturnya
Tidak hanya KPJ, pengembangan program kolaborasi lainnya untuk menunjang kesejahteraan pekerja/buruh juga terus digiatkan, di antaranya pembukaan gerai koperasi pekerja dan pengembangan kewirausahaan terpadu. Dalam program tersebut Pemprov DKI mengupayakan kerja sama antara Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya/pekerja/buruh untuk dapat turut serta bersama-sama memajukan perekonomian ibu kota.
Andri mengatakan, bahwa untuk aaat ini, telah dibuka dua gerai koperasi pekerja di Jakarta Timur dan terus dilakukan pengembangan kembali untuk pembukaan gerai selanjutnya. Untuk program pengembangan kewirausahaan terpadu dalam pelaksanaannya Pemprov DKI Jakarta terus berupaya untuk mengembangkan potensi keterampilan dan kemandirian berusaha melalui program pembinaan dan pengembangan peningkatan kapasitas wirausaha dengan kegiatan pelatihan.
Antara lain pelatihan mengemudi SIM A, pelatihan satuan pengamanan, pelatihan salon, dan pelatihan pembuatan kue kering. Tidak hanya itu, program pembinaan dan pengembangan juga didukung oleh penyediaan fasilitas sarana dan prasarana kewirausahaan, pembentukan jejaring dan pasar bersama serta kerja sama dan kolaborasi kelembagaan.
“Ke depannya, kami harapkan dapat terus tercipta sinergi antara pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan program kesejahteraan pekerja/buruh. Sehingga bisa bermanfaat dan tepat sasaran sehingga terwujud ‘Maju Kotanya, Bahagia Warganya,” ujarnya. (PS)
