Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD DKI Jakarta, Taufiqurrahman, menilai suara kritis Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dalam konteks masalah anggaran Lem Aibon salah kaprah dan bahasa gaulnya lebay. PSI memiliki fraksi di DPRD DKI Jakarta.
Sementara, dalam setiap tahapan pembahasan anggaran, anggota DPRD punya kewenangan untuk mengoreksi dan mendalami setiap mata anggaran kegiatan dalam pembahasan dengan TAPD/SKPD. Maka Taufiq meminta agar PSI mempertanyakan hal itu dalam rapat resmi.
Bro dan Sis di @psi_id kritis dan sangat sy hargai, tapi dlm konteks ini dapat sy katakan salah kaprah atau bahasa gaulnya lebay. Kenapa saya katakan demikian?
— TaufiqurrahmanDKI (@taufiqrus) November 1, 2019
“Silakan dikoreksi jika tidak setuju,” kata Taufiq melalui laman resminya, Sabtu (2/11). Dia menjelaskan bahwa saat ini di DKI Jakarta masih dalam tahap pembahasan rancangan KUA PPAS, belum membahas RAPBD. Setelah itu masih banyak tahapan lainnya.
“Kenapa saya katakan lebay, yang dipermasalahkan teman-teman PSI bukan item kegiatan tapi di bawahnya lagi yaitu komponen rincian biaya. Perlu saya sampaikan item satuan kegiatan dalam RAPBD itu jumlahnya ribuan. Apalagi item rinciannya. Mungkin bisa ratusan ribu,” ujarnya.
Padahal, sebagai anggota DPRD yang menjadi representasi rakyat seharusnya memilki cara berpikir besar, berpikir dalam skala bukan pedagang klontongan. Yang harus dikritisi saat ini adalah, apalah usulan masyarakat dari proses berjenjang musrenbang diakomodir? Bagaimana kesesuaian RAPBD dengan RPJMD/Visi Misi Gubernur.
“Bagaimana kaitannya dg RPJP maupun program Nasional? Program-program apa saja dari pemerintah yg perlu dibenahi dlm APBD,” kata dia.
Dia mengatakan, untuk rincian komponen anggaran biaya maka biarlah itu menjadi domain instansi lain. Lagi pula sekarang sudah ada E-Purchasing/e-katalog, maka tidak mungkin pemerintah belanja barang aneh-aneh. “Biarlah LKPP yg melakukan seleksi harga barang/jasa,” katanya. (EP)
