Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Kehormatan (BK) DPRD DKI Jakarta belum memberikan keputusan perihal kasus pelaporan politikus Partai Solidaritas Indonesia (PSI), William Aditya Sarana. BK DPRD DKI telah memanggil William untuk mendengarkan klarifikasinya, namun hingga kini belum sanksi yang diberikan kepada William.
“Hasilnya belum ada,” ujar Kepala BK DPRD DKI, Achmad Nawawi, Sabtu (16/11). Ia menuturkan, bahwa BK DPRD DKI akan melangsungkan rapat lanjutan untuk mengambil keputusan atas pemeriksaan yang telah dilakukan.
“Mungkin setelah kunker, sekitar Senin (18/11) atau Selasa (19/11). Badan Kehormatan DPRD akan rapat lagi untuk mencari kesimpulan seperti apa hasilnya,” tuturnya.
Keputusan yang diambil dari rapat tersebut akan diserahkan kepada pimpinan DPRD. Nantinya, soal sanksi yang bakal diberikan, akan diputuskan oleh Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi.
“Setelah mendapat kesepakatan kesimpulannya seperti apa, itu untuk bahan laporan kepada pimpinan,” kata dia. Selain itu, Nawawi memaparkan, seluruh anggota BK DPRD DKI memiliki pendapat yang berbeda.
Untuk itu, mengenai sanksi apa saja yang bakal diberikan kepada William belum diputuskan. “Menurut teman-teman kan beda. Dari sembilan orang itu pendapatnya berbeda semua,” paparnya.
Secara garis besar BK DPRD DKI menghargai keberanian William. Ia menilai, bahwa anggota dewan sebagai wakil rakyat memang perlu kritis terhadap kebijakan eksekutif bila kebijakan itu dirasa tak mewakili aspirasi masyarakat. Tetapi, perlu diingat bahwa DPRD dan pemerintah provinsi adalah unsur penyelenggara.
“Secara umum bisa kami gambarkan bahwa hampir semua seluruh anggota BK itu mengapresiasi tentang kritisnya dia. Jadi anggota dewan wajib kritis. Jika ada program yang diajukan oleh gubernur tapi tidak prorakyat, ya harus dikritik,” urai Nawawi. (AS)
