Bertambahnya Pergerakan Kendaraan Pribadi Mendesak Penerapan Jalan Berbayar

Papan ERP yang terletak di dekat Gedung Kementrian Pariwisata Jakarta. Foto: M Aulia Rahman

Indonesiainside.id, Jakarta – Badan Pengelola Transportasi Jadebotabek (BPTJ) memberikan alasan penerapan sistem jalan berbayar atau electronic road pricing (ERP) di tiga ruas jalan pintu masuk daerah penyangga. Ruas jalan tersebut yakni Jalan Kalimalang di Jakarta Timur, Jalan Daan Mogot di Jakarta Barat, dan Jalan Margonda di Kota Depok.

Lantaran jumlah pergerakan kendaraan pribadi kian bertambah, penerapan jalan berbayar ini sifatnya sangat mendesak. Berdasarkan data BPTJ, tingkat pergerakan kendaraan di Jadebotabek pada tahun 2015 masih tercatat sebanyak 48 juta pergerakan setiap harinya.

Namun, pada tahun lalu, sudah meningkat menjadi 88 juta pergerakan setiap harinya. Hal tersebut diutarakan oleh Budi Rahardjo selaku Kepala Bagian Humas BPTJ. “Dari 88 juta pergerakan per hari itu, yang menggunakan angkutan umum hanya 8 persen. Jadi, banyak menggunakan kendaraan pribadi,” ujarnya, Senin (18/11).

Ia memaparkan, indikasi pergerakan kendaraan pribadi itu terlihat dari banyaknya titik kemacetan. Tak hanya di Jakarta, pergerakan kendaraan pribadi juga terus bertambah di kawasan kota penyangga ibu kota.

“Indikasinya, macet dimana-mana. Saya katakan, mungkin lebih dari separuh beredarnya kendaraan pribadi di Jakarta untuk mobilisasi, berasal dari daerah pendukung di Jakarta, seperti Depok, Tangerang, Bekasi, sehingga perlu adanya pengendalian di wilayah perbatasan,” paparnya.

Akibat dari kemacetan lalu lintas yang terjadi di Jadebotabek adalah menurunnya kualitas hidup warga. Dengan dasar tersebut, BPTJ menargetkan tahun depan aturan tersebut dapat diterapkan.

Hal ini untuk memaksa pengguna kendaraan pribadi beralih ke moda transportasi massal. Salah satu cara untuk mengatasi persoalan itu adalah penerapan jalan berbayar di tiga koridor daerah perbatasan tersebut.

“Nanti, kalau kondisi ini tidak dilakukan pengendalian, maka akan berpengaruh terhadap kualitas hidup manusia di Jadebotabek. Kualitas udara di Jakarta dan Jadebotabek menurun karena polusi udara, bahkan jadi ranking satu atau dua terburuk di dunia,” tuturnya.

“Ini untuk mendorong bagaimana pengendara kendaraan pribadi beralih ke angkutan massal,” kata dia. Sementara itu, BPTJ belum dapat menjelaskan besaran tarif yang akan ditetapkan.

“Soal tarif kita belum bisa bicara detail, masih menunggu pembahasan. Ada skema pembiayaan, skema hukum, skema teknis itu yang diselesaikan terlebih dahulu,” ujar Budi.

Saat ditanya mengenai pemerapan jalan berbayar untuk tahun depan, Budi menjawab masih menunggu pembahasan secara komprehensif. Apabila di tahun 2020 belum terealisasi, maka kebijakan pembatasan kendaraan bermotor itu bakal diundur.”Kalau awal saya rasa tidak mungkin. Kan setahun ada 12 bulan, kita berharap tetap terealisasi. Seandainya tidak terealisasi paling tidak kita sudah berusaha. Dan bisa mundur,” urai Budi. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here