Dishub DKI Rumuskan Landasan Hukum untuk Jalan Berbayar

Syafrin Liputo
Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Syafrin Liputo. Foto: M Aulia Rahman/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Wacana penerapan sistem jalan berbayar atau Electronic Road Pricing (ERP) di beberapa wilayah ibu kota telah digaungkan. Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menanggapi hal tersebut.

Ia mengatakan bahwa untuk akomodasi penerapan jalan berbayar harus ada dasar hukum yang kuat. Dishub DKI akan menyiapkan Peraturan Daerah (Perda) guna penerapan jalan berbayar ini.

Namun, berbeda dengan pernyataan Badan Pengelola Transportasi Jadebotabek (BPTJ) yang mengatakan jika penerapan sistem jalan berbayar akan dilakukan tahun depan. Syafrin memaparkan, penerapan jalan berbayar ini baru akan dilaksanakan pada tahun 2021 mendatang.

Pada tahun depan, Dishub DKI baru melakukan lelang untuk membangun infrastruktur ERP ini. Saat ini, Dishub DKI masih merumuskan Perda untuk jalan berbayar. Landasan hukum ini diperkirakan baru akan selesai tahun depan.

“Tentu akan ada perda terkait ERP. Kita juga akan melaksanakan lelang sekaligus proses pembangunan dan operasional kita harapkan paling lambat 2021,” paparnya di Jakarta, Senin (18/11).

“Sedang dalam proses naskah akademisnya, belom proses verbal. Tahun depan baru program legislasi daerah atau ke (DPRD),” ujarnya.

Ia menuturkan, sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2011 mengenai Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas, semua jalan protol di Jakarta sudah layak untuk diterapkan ERP. Berarti, penerapan jalan berbayar di ibu kota nantinya bisa saja diperluas diberbagai ruas jalan protokol.”Kalau di Jakarta, PP 32 tahun 2011 seluruh ruas jalan protokol kita sudah layak ERP,” tuturnya. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here