Demam Skuter Elektrik, Dishub DKI Rumuskan Regulasinya

Indonesiainside.id, Jakarta – Saat ini, masyarakat ibu kota tengah dilanda demam skuter elektrik besutan salah satu perusahaan transportasi daring berbasis aplikasi (GrabWheels). Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui Dinas Perhubungan (Dishub) sedang merumuskan regulasi terkait kendaraan dengan energi terbarukan (listrik) tersebut.

Selama masa perumusan regulasi, pengguna skuter elektrik diperbolehkan untuk melintas di jalur sepeda yang sudah tersedia di beberapa jalanan ibu kota. Prapto Priyanto selaku Kepala Bidang Lalu Lintas Dishub DKI, memastikan hal tersebut.

“Iya betul, selama itu sudah kita siapkan treknya di jalur sepeda ya,” ujarnya, Selasa (19/11). Kemudian, Dishub DKI juga membatasi usia pengguna skuter elektrik, dan juga bakal mengatur batas kecepatan.

“Ya, di konsep kami begitu 18 tahun dan tidak boleh boncengan, tidak boleh ini dan itu. Salah satu sarannya yang sudah dilakukan oleh mitra yaitu batas kecepatan itu diatur, dan di peraturan kita juga akan menyampaikan hal tersebut, 20 kilometer per jam,” paparnya.

Ia menuturkan, ketika skuter elektrik baru datang seharusnya pihak operator bisa membatasi kecepatan maksimal yang digunakan. Apabila aturan tersebut dilanggar maka akan dikenakan sanksi berdasarkan pergub yang nantinya dibuat.

“Dalam rangka penegakan hukum kita juga akan amati di lapangan terkait kecepatan. Kalau di jalur sepeda dia harus menaati yang sudah diatur. Kalau di luar ya silakan, yang terpenting tidak mengganggu tranportasi lain,” tuturnya.

Susunan aturan itu ditargetkan selesai pada akhir bulan ini. Dishub DKI menyiapkan sanksi jika penggunanya melanggar peraturan.

“Nanti kan di situ akan kita rapatkan lagi dengan beberapa stakeholder, nanti baru disampaikan ke pak gubernur untuk pengesahan. Iya sanksinya nanti. Saat ini aturan dari undang-undang itu adalah pelanggaran marka, atau terkait dengan rambu,” kata dia.

Salah satu pelanggaran yang diprediksi bakal sering dilakukan oleh pengguna skuter listrik yakni keluar dari jalur. Dishub DKI berharap, tahun depan regulasi yang mengatur keberadaan skuter elektrik sudah bisa diimplementasikan.

“(Keluar jalur misalnya) iya akan kena sanksi. Kalau saat ini sementara kita mengacu pada Undang-undang nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Di mana terkait pelanggaran marka atau rambu itu denda dua bulan dan denda Rp500 ribu. Iya InsyaAllah di 2020 bisa diterapkan,” urai Priyanto. (PS)

Berita terkait

Polda Metro Jaya Tegaskan Ganjil-Genap Belum Berlaku

Indonesiainside.id, Jakarta - Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya belum memberlakukan aturan ganjil-genap di wilayah DKI Jakarta pada Senin (15/6). Polda Metro Jaya juga...

Ganjil Genap Untuk Motor Menunggu Putusan Dishub DKI

Indonesiainside.id, Jakarta - Polda Metro Jaya masih menanti keputusan dari Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi DKI Jakarta terkait pemberlakuan sistem ganjil-genap bagi sepeda motor. "Domainnya pada...

Sebanyak 1,8 Juta Warga Keluar Jakarta untuk Mudik, Bisakah Mereka Kembali?

Indonesiainside.id, Jakarta - Larangan agar warga Jakarta tidak mudik tak begitu efektif. Pasalnya, hampir satu juta pengendara keluar wilayah Jabodetabek untuk melakukan mudik. Kepala Dinas...

PO Bus Memilih Tutup Sebelum PSBB, Penumpang Sepi Banget

Indonesiainside.id, Jakarta - Menjelang penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) sebagian perusahaan otobus (PO) memilih tutup, Kamis(9/4). Mereka mengaku penumpang juga jauh menurun daripada...

Jumlah Penumpang Bus AKAP Selama Pandemi Covid-19 Merosot 50 Persen

Indonesiainside.id, Jakarta - Jumlah penumpang moda transportasi massal darat, khususnya bus jarak jauh merosot selama pandemi Covid-19. Terhitung sejak awal bulan ini, penumpang atau...

Pembangunan Tol dalam Kota, Dishub DKI Lakukan Rekayasa Lalu Lintas

Indonesiainside.id, Jakarta - Sehubungan dengan adanya pembangunan enam ruas jalan tol dalam kota Jakarta Seksi Kelapa Gading-Pulogebang, Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta melakukan rekayasa...

Tanpa Izin, Angkutan Khusus Mengaspal di Ibu Kota Mulai Ditindak

Indonesiainside.id, Jakarta - Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta melalui dinas perhubungan (Dishub) mulai menindak angkutan sewa khusus yang melanggar tata tertib lalu lintas dan tidak berizin....

Inilah Regulasi Sistem Praktik Stem Cell yang Legal

Indonesiainside.id, Jakarta - Bisnis klinik kecantikan menjadi salah satu cabang industri kesehatan yang sangat menjanjikan. Namun, tidak semua klinik kecantikan memiliki ijin praktek yang...

Berita terkini

Ungkap Kematian Wartawan Metro TV, Polisi Cari Bukti Lain

Indonesiainside.id, Jakarta - Tim gabungan Polres Metro Jakarta Selatan, Polsek Pesanggrahan dan Mabes Polri melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) ulang dengan fokus mencari...
ads3 mekarsari

Wamenag: Seni Budaya Islam Harus Jadi Alternatif

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa'adi, menuturkan, seni budaya Islam mesti disajikan sebagai alternatif dari arus budaya yang negatif. Menurut dia,...

PDIP-Gerindra-PKB Serius Calonkan Soerya-Iman pada Pilkada Kepri

Indonesiainside.id, Tanjungpinang - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Gerakan Indonesia Raya dan Partai Kebangkitan Bangsa (PDIP, Gerindra dan PKB) semakin serius mencalonkan Soerya Respationo-Iman Sutiawan...

Ma’ruf Amin: Digitalisasi Pers dan Penyiaran Harus Segera Diwujudkan

Indonesiainside.id, Jakarta - Wakil Presiden Ma'ruf Amin mengatakan transformasi digital di sektor pers dan penyiaran harus segera diwujudkan sebagai bagian dari agenda besar pembangunan...

Berita utama

Polisi Responsif Tangkap Pembobol Data Denny Siregar, Pakar Hukum Pidana: Jangan Diskriminatif

Indonesiainside.id, Jakarta - Respon cepat Polisi menangkap pembobol data Denny Siregar (DS) menjadi perbincangan publik. Pasalnya, di satu sisi, Polisi terkesan lambat dalam memproses...

Pengamat: Wacana Reshuffle Erat Kaitan dengan Relasi Kekuasaan

Indonesiainside.id, Jakarta - Wacana reshuffle Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap sejumlah menterinya hingga kini masih menimbulkan spekulasi, karena belum ditindak lanjuti oleh Jokowi. Pakar...

Antara Kasus Data Denny dan Unggahan Tuduhan Teroris, Pakar Hukum Pidana Minta Polisi Tidak Diskriminatif

Indonesiainside.id, Jakarta - Pakar Hukum Pidana, Abdul Fickar Hadjar, menekankan agar penyidik kepolisian, tidak bertindak diskriminatif terhadap aktivis medsos Denny Siregar (DS). Dalam penegakan...

Pedagang Pasar Cibubur yang Pulang Kampung ke Madiun Positif Covid-19

Indonesiainside.id, Madiun - Jumlah kasus Covid-19 di Kabupaten Madiun, Jawa Timur, bertambah dua menjadi 37 kasus setelah sekitar setengah bulan tanpa penambahan. Dua kasus...

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here