Pengusaha Truk Minta Dibebaskan dari Sistem Jalan Berbayar

armada truk
Para pengusaha truk minta agar dibebaskan dari penerapan sistem jalan berbayar di kawasan Jakarta dan sekitarnya. Foto: Istimewa.

Indonesiainside.id, Jakarta – Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) meminta pembebasan atas rencana berlakunya sistem jalan berbayar. Para pengusaha truk angkutan barang berharap tidak dijadikan sasaran sistem jalan berbayar (SJB) atau “electronic road pricing” (ERP) di sejumlah jalan nasional.

“Kalau latar belakangnya adalah memindahkan pengendara pribadi ke angkutan umum massal, maka tidak ada sangkut-pautnya dengan truk. Kami minta dikecualikan,” kata Wakil Ketua Aptrindo, Kyatmaja Lookman, di Jakarta, Selasa (19/11).
Aptrindo meminta otoritas terkait harus selektif dalam menentukan objek pengendara yang akan dikenakan biaya untuk melintas. Menurut Kyatmaja, tidak kurang 18.000 unit truk yang dimiliki oleh 860-an anggota Aptrindo di Jakarta tidak ada sangkut paut dengan penumpang.
“Truk itu kaitannya dengan distribusi barang,. Kita tidak ada urusan dengan penumpang,” kilahnya.

Aptrindo mendukung penerapan SJB di sejumlah ruas jalan Jakarta dan menuju ke Jakarta sebab diyakini bisa menekan simpul kemacetan. “Selama latar belakangnya untuk memindahkan pengendara pribadi ke angkutan umum massal, kami mendukung, sebab lalu lintas jadi lebih lancar,” ujarnya.
Mayoritas jalan nasional di Jakarta, kata dia, telah dilengkapi dengan jalur Transjakarta yang memungkinkan pengendara pribadi berpindah ke angkutan umum massal. “Tinggal sarana prasarananya saja dilengkapi. Saya kira wacana ERP (SJB) ini akan diterapkan di sejumlah jalan yang macet,” ujarnya.
Badan Pengelolaan Transportasi Jabodetabek (BPTJ) berencana menerapkan SJB di jalan nasional. Rencananya kebijakan itu akan diterapkan di kawasan Kalimalang (Jakarta Timur), Daan Mogot (Jakarta Barat), dan Margonda (Depok). (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here