Indonesiainside.id, Jakarta – DPRD DKI Jakarta mengurangi anggaran pemberian pinjaman daerah untuk Fasilitas Pembiayaan Perolehan Rumah (FPPR) menjadi Rp500 miliar. Mulanya, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta menyampaikan mata anggaran sebesar Rp2 triliun dalam rancangan kebijakan umum anggaran-prioritas plafon anggaran sementara (KUA-PPAS) untuk APBD DKI Tahun Anggaran 2020.
Angka ini kemudian kembali turun menjadi Rp1 triliun saat pembahasan KUA-PPAS 2020 di setiap komisi DPRD DKI. Ketua Fraksi PDIP DKI, Gembong Warsono, memastikan hal tersebut.
“Pinjaman daerah (untuk FPPR) tadinya Rp2 triliun, kemudian turun menjadi Rp1 triliun dan akhirnya disepakati Rp500 miliar,” ujarnya di Jakarta, Kamis (28/11). Anggaran ini digunakan oleh Pemprov DKI untuk menjalankan program program solusi rumah warga (Samawa) atau rumah DP Rp0.
Program tersebut merupakan program unggulan Anies Baswedan semasa kampanye. Ia menargetkan membangunan hunian DP Rp0 sebanyak 218.214 unit selama lima tahun menjabat sebagai gubernur.
Tetapi, hingga saat ini Pemprov DKI baru berhasil membangun 780 unit hunian dari program tersebut. Pengerjaan hunian DP Rp0. diserahkan Pemprov DKI kepada badan usaha milik daerah (BUMD), yakni PT Pembangunan Sarana Jaya.
Harga hunian yang ditawarkan pun bermacam-macam, mulai dari angka Rp180 juta hingga Rp310 juta. Warga diberi kemudahan untuk mencicil dengan dana talangan dari Pemprov DKI melalui Bank DKI dengan tenor maksimal 20 tahun. (PS)
