Penambahan Rombongan Perjalanan Dinas Harus Seizin Gubernur atau Sekda

anies baswedan
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan. Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, menerbitkan Peraturan Gubernur (Pergub) Nomor 123 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 107 Tahun 2013 Tentang Perjalanan Dinas Dalam dan Luar Negeri. Dalam Pergub tersebut, Anies Baswedan mengubah beberapa pasal, salah satunya adalah soal jumlah rombongan yang melakukan kunjungan kerja ke luar negeri.

Berdasarkan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) DKI Jakarta yang dikutip oleh Indonesiainside.id, Senin (2/12), perubahan tersebut meliputi beberapa hal. Antara lain adanya satu ayat baru dengan nama ayat (2a) di antara ayat (2) dan ayat (3) pada pasal 5 sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5
(1) Perjalanan dinas sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 dan pasal 4 dilakukan dengan persyaratan: a. perjalanan dinas/kegiatan sangat diperlukan bagi kepentingan negara/daerah; dan b. penggunaan biaya secara hemat, efisien, dan efektif sesuai dengan kebutuhan.

(2) Perjalanan dinas dalam dan luar negeri yang dilakukan secara rombongan paling banyak 5 (lima) orang termasuk pimpinan rombongan atau sesuai dokumen pendukung.

(2a) Ketentuan jumlah rombongan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikecualikan dengan persetujuan tertulis dari Gubernur atau Sekretaris Daerah sesuai tingkatannya.

(3) Jangka waktu pelaksanaan perjalanan dinas luar negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 7 (tujuh) hari kecuali untuk hal-hal yang sangat penting dan/atau tidak memungkinkan untuk ditinggalkan dibuktikan dengan dokumen pendukung.

Mengenai hal tersebut Kepala Biro Kepala Daerah dan Kerja Sama Luar Negeri DKI Jakarta, Mawardi, mengatakan bahwa ada perubahan dalam pergub perjalanan dinas tersebut dan ditandatangani oleh gubernur pada tanggal 6 November lalu. Selain itu, tanpa izin Anies atau sekretaris daerah (sekda), maka penambahan rombongan tak dapat dilakukan.

“Iya, harus ada persetujuan dari pimpinan. Misalnya sekda, kalau Pak Gubernur kan izinnya hanya eselon I dan II,” ujarnya. Menurut dia, kebijakan tersebut diubah dengan tujuan untuk memfasilitasi rombongan yang berjumlah banyak.

“Itu kan yang dulu hampir sama. Kalau misalkan jumlah rombongan, studi banding maksimal lima orang termasuk pimpinan rombongan. Tapi kan ada jenis perjalanan dinas, misalnya untuk pergelaran olahraga. Itu kan tidak (bisa) sejumlah itu,” paparnya.

Kemudian, pasangan (istri) dari gubernur, wakil gubernur dan sekda yang biasanya menjabat seperti Ketua PKK, Darmawanita, serta Badan Kerja Sama Organisasi Wanita (BKOW) juga diberikan uang perjalanan dinas secara utuh melalui pasal 16 dari pergub tersebut. Meski pergub tersebut diubah, lanjut Mawardi, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tetap mengefisiensikan kebijakan perjalanan dinas dan Kepala satuan kerja perangkat daerah (SKPD), diminta menyeleksi dan menentukan penting-tidaknya perjalanan dinas tersebut.

“Sudah ada aturannya, cuma sekarang ditambahin. Misal, apabila istri gubernur dalam kapasitas sebagai ketua PKK (ex-officio), dia harus mendapatkan perjalanan dinas secara utuh: akomodasi, transportasi, dan uang harian. Itu dalam jabatan ex-officio yang sebelumnya tidak diatur,” tuturnya.

“Kalau pengetatan tergantung pimpinan. Misal mengusulkan ada (yang berangkat) lima orang. Setelah melihat dari urgensi cukup dua atau tiga orang, pimpinan dapat memberikan disposisi memutuskan ini cukup dua orang atau tiga orang,” kata dia. (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here