DKI Tambah Enam Unit Pengeras Suara untuk Peringatan Dini Bencana

Disaster Warning System (DWS). Foto: Istimewa

Indonesiainside.id, Jakarta –  Foto Enam buah pengeras suara canggih yang bernama Disaster Warning System (DWS) ini tergabung dalam sistem peringatan dini atau Early Warning System (EWS) BPBD DKI.

Nantinya pengeras suara ini bakal dipasang di kawasan Tegal alur, Rawajati, Makasar, Jati Padang, Kedoya selatan, dan Cililitan. Kawasan ini dalam pemetaan BPBD termasuk dalam daerah rawan bencana banjir.

Berdasarkan data yang dihimpun oleh Indonesiainside.id dari apbd.dki.go.id, Jumat (17/1), anggaran Rp4,03 miliar tersebut terdiri dari Rp3,1 miliar untuk pengadaan enam Stasiun Ekspansi Peringatan Dini Bencana Transmisi Vhf Radio, Rp353 juta untuk enam set pole DWS, Rp416 juta untuk enam set Modifikasi software telementary dan Warning Console dengan Amplifier 100W. Kemudian, Rp14,1 juta untuk enam set Coaxial arrester DWS, Rp7,06 juta untuk enam set Horn speaker 30 W senilai, Rp70,6 juta untuk enam set Storage battery, dan Rp90,3 juta untuk enam set elemen antena.

Pada tahun 2019, Pemprov DKI telah membeli puluhan pengeras suara dengan teknologi canggih untuk di pasang di 14 titik rawan banjir Jakarta. Adapun kawasan yang sudah dipasang pengeras suara pada tahun 2019 yakni:

1. Ulujami, Jakarta Selatan

2. Petogogan, Jakarta Selatan

3. Cipulir, Jakarta Selatan

4. Pengadegan, Jakarta Selatan

5. Cilandak Timur, Jakarta Selatan

6. Pejaten Timur, Jakarta Selatan

7. Rawa Buaya, Jakarta Barat

8. Kapuk, Jakarta Barat

9. Kembangan Utara, Jakarta Barat

10. Kampung Melayu, Jakarta Timur

11. Bidara Cina, Jakarta Timur

12. Cawang, Jakarta Timur.

13. Cipinang Melayu, Jakarta Timur.

14. Kebon Pala, Jakarta Timur.

Menanggapi hal itu, Komisi A DPRD DKI Jakarta meminta Pemprov DKI untuk mengkaji ulang sistem peringatan dini dengan menggunakan pengeras suara sebagai upaya penanganan bencana di ibu kota. Anggota Komisi A DPRD DKI Jakarta, Dwi Rio Sambodo, menilai upaya pemasangan Disaster Warning Sistyem (DWS) berbentuk toa yang berfungsi sebagai sistem peringatan dini bencana kurang tepat untuk Jakarta.

“DWS tidak pas dan tidak sesuai dengan tuntutan zaman saat ini. Warga Jakarta sudah melek teknologi informasi, kami sarankan BPBD lebih inovatif, pakai aplikasi lebih baik dan warga bisa memantau dimana saja,” ujarnya di gedung DPRD DKI, Jakarta Pusat.

Anggota DPRD dari Fraksi PDIP ini juga mongomentari besarnya biaya pengadaan toa yang diajukan oleh BPBD DKI sebesar Rp4 miliar. Menurut dia, pengadaan enam DWS itu untuk informasi banjir hanya menghambur-hamburkan uang rakyat.

“Apalagi harganya terlalu mahal, mubazir dan belum tentu efektif. Anggaran sebesar itu lebih baik dialihkan untuk yang lain, misalnya memperbaiki aplikasi yang sudah ada untuk memberikan info-info bencana,” paparnya. (PS)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here