Ini Alasan Pemprov DKI Nekat Lanjutkan Lelang Ulang ERP

Papan petunjuk Jalan Berbayar Elektronik atau electronic road pricing (ERP) terpasang di Jalan Merdeka Barat, Jakarta. Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bersikeras meneruskan lelang ulang sistem jalan berbayar elektronik atau /Elektronic Road Priecing/ (ERP). Hal itu dilakukan meski Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta memutuskan untuk menunda proses lelang ulang sistem jalan berbayar elektronik itu.

Sebelumnya, Majelis Hakim PTUN mengabulkan penundaan lelang ulang ERP. Sedangkan, dalam gugatan pokoknya tercantum agar Pemprov DKI membatalkan objek sengketa berupa Surat Pengumuman Pembatalan Lelang Sistem Jalan Berbayar Elektronik tanggal 2 Agustus 2019, sampai ada putusan in kracht.

In kracht adalah perkara yang berkekuatan hukum tetap. Dalam gugatan dengan nomor perkara 191/G/2019/PTUN.JKT, majelis hakim melihat apabila Pemprov DKI bersikukuh untuk proses lelang ulang sistem jalan berbayar maka akan berdampak kerugian terhadap penggugat dan negara.

Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo, menegaskan bahwa Pemprov DKI bersikukuh melanjutkan proses lelang ulang sistem jalan berbayar baru. Ia menyatakan, keputusan pembatalan lelang ulang yang dilakukan oleh Anies Baswedan telah sesuai asas-asas umum permerintah yang baik, maka dari itu proses lelang ERP baru dan ditargetkan mulai akhir bulan ini serta selesai pada bulan Juni mendatang.

“Jika prosesnya sudah post bidding dan tetap dilanjutkan, maka risikonya adalah pidana. Tentu kita ingin menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, maka itu harus dihentikan. Kepada penggugat, akan kami undang untuk ikut di lelang selanjutnya,” ujarnya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/3) lalu

“Jadi sekali lagi, kami ingin menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik dalam penyelenggaran ERP. Oleh sebab itu, proses ERP kemarin dibatalkan karena kita sudah dapat legal opinion dari Kejaksaaan Agung dan juga ada surat dari LKPP,” tuturnya menambahkan.

PTUN Jakarta memutuskan agar Pemprov DKI meneruskan lelang pembangunan sistem jalan berbayar elektronik. Pralelang itu dimenangkan oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk.

Kasus bermula saat Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta pada bulan Juli tahun 2018. Lelang diikuti oleh PT Bali Towerindo Sentra Tbk, Q Free Asa dan Kapsch Trafficcom Ab. Hasilnya, Bali Towerindo yang merupakan bagian dari Smart ERP memenangkan pralelang.

Namun, pada tanggal 2 Agustus 2019, Pemprov DKI membatalkan proses lelang tersebut dengan cara mencabut Surat Pengumuman Pembatalan Lelang dengan ID Lelang 33620127. Atas pembatalan lelang itu, Bali Towerindo Sentra tidak terima dan menggugat Pemprov DKI ke PTUN Jakarta. Gayung bersambut. Gugatan dikabulkan. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here