Indonesiainside.id, Jakarta – Usai kalah di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) soal pembatalan lelang sistem jalan berbayar elektronik atau elektronic road pricing (ERP), Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta bakal mengajukan banding. Hal itu dipastikan oleh Kepala Dinas Perhubungan (Dishub) DKI Jakarta, Syafrin Liputo.
“Prinsip kami adalah ingin menerapkan asas umum untuk pemerintahan yang baik. Maka atas hasil itu akan kami lakukan banding,” ujarnya di Balai Kota DKI, Jakarta Pusat, Jumat (6/3).
Syafrin memaparkan, pembatalan lelang ERP oleh Pemprov DKI bertujuan untuk menerapkan asas-asas umum pemerintahan yang baik. Ini karena Kejaksaan Agung dan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) telah memberikan legal opinion (pendapat hukum) untuk proses pelaksanaannya.
Ia menuturkan, bahwa pelelangan dalam proses pengadaan akan dilanjutkan jika ada tatanan aturan yang dilanggar oleh panitia dalam prosesnya dengan status post bidding. Post bidding merupakan tindakan mengubah, menambah, dan mengurangi dokumen pengadaan atau penawaran setelah batas akhir penawaran.
“Untuk saat ini, kami sedang menyiapkan penyempurnaan dokumen teknis sekaligus regulasi yang kemudian kita siapkan pelelangan. Artinya, jika prosesnya sudah post bidding dan tetap dilanjutkan maka risikonya adalah pidana,” paparnya.
“Tentu kita ingin menerapkan asas umum pemerintahan yang baik, maka itu harus dihentikan. Kepada penggugat akan kami undang untuk ikut di lelang selanjutnya,” tuturnya.
Dilansir dari laman resmi PTUN Jakarta, gugatan tersebut masuk pada tanggal 25 September 2019, dengan nomor 191/G/2019/PTUN.JKT. Tergugat adalah Panitia Pengadaan Barang/Jasa Pembangunan Sistem Jalan Berbayar Elektronik Provinsi DKI Jakarta. (AS)
