Sah! Gugatan Banjir Jakarta 2020 Diterima Pengadilan

Salah seorang petugas PPSU membantu mendorong motor yang mogok di tengah banjir Jalan Kemang Raya, Jakarta (25/2/2020). Foto: Muhammad Zubeir/Indonesiainside.id

Indonesiainside.id, Jakarta – Ketua Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerima sekaligus menetapkan Gugatan Banjir Jakarta 2020 sebagai Gugatan Class Action. Artinya, kinerja penanganan banjir oleh Pemprov DKI Jakarta pada awal tahun ini akan diproses pengadilan.

Pada sidang ke-6 Gugatan Banjir Jakarta 2020, hari ini, Selasa (17/3) Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Ketua Hakim Panji Surono mengeluarkan Penetapan gugatan sebagai class action. Gugatan ini diajukan oleh 312 korban banjir Jakarta pada tanggal 1 Januari 2020 yang didaftarkan dengan nomor perkara: 27/Pdt.G/2020/PN.Jkt.Pst.

“Dalam Penetapan Majelis Hakim menerima dan menetapkan bahwa gugatan banjir Jakarta 2020 diterima secara sah sebagai Gugatan Class Action,” kata Tim Advokasi Banjir Jakarta, Azas Tigor Nainggolan.

Gugatan Class Action Banjir Jakarta 2020 ini diajukan melalui 5 orang wakil kelas yakni Elisha Kartini T. Samon (Wakil Kelas Jakarta Barat), Tri Agus Arianto (Wakil Kelas Jakarta Timur), Sari Anum Sitepu (Wakil Kelas Jakarta Selatan), Alfius Christono (Wakil Kelas Jakarta Utara), dan Syahrul Partawijaya (Wakil Kelas Jakarta Pusat).

Dalam penetapannya, majelis hakim menyatakan gugatan ini sah karena telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2002 tentang Tata Cara Gugatan Class Action, yakni jumlah korbannya massal.

Dimana penggugat dalam gugatan ini oleh 312 orang korban banjir Jakarta 2020. Kedua ada kesamaan peristiwa atau fakta hukum secara substansial antara wakil kelas dengan anggota kelasnya.

Azas mengatakan, gugatan ini diajukan karena Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum (PMH). Anies dianggap tidak melakukan kewajiban hukumnya sebagai gubernur dalam melindungi warga Jakarta dari dampak banjir.

Dasar alasannya adala, Anies disebut lalai karena tidak melakukan Peringatan Dini (Early Warning System), sehingga warga tak bisa mempersiapkan diri. Kemudian tidak melakukan Bantuan Darurat ( Emergency Response) kepada para korban banjir Jakarta 1 Januari 2020.

Berdasarkan kejadian itu 312 orang banjir Jakarta 2020 meminta kepada Majelis Hakim menyatakan bahwa Gubernur Jakarta, Anies Baswedan melakukan Perbuatan Melawan Hukum. “Menghukum gubernur Jakarta Anies Baswedan membayar ganti rugi materil sebesar Rp60,040 milyar kepada para penggugat,” kata Azas. Selain itu, Anies Baswedan juga diminta membayar ganti rugi Rp1 triliun kepada para penggugat. (PS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here