Indonesiainside.id, Jakarta – Fraksi PKS DKI Jakarta kembali menolak rencana panitia pemilihan wakil gubernur (panlih wagub) menggelar rapat paripurna di tengah pandemi Covid-19. Pasalnya, Gubernur Anies Baswedan telah memperpanjang status tanggap darurat bencana wabah corona hingga 19 April mendatang.
“Sekarang kan keadaannya sedang tanggap darurat Covid-19 dan statusnya juga diperpanjang. Kami khawatir juga tidak dapat izin dari kepolisian untuk menggelar rapat paripurna, karena itu melibatkan orang banyak,” ujar Ketua FPKS DKI, M Arifin, saat dihubungi wartawan di Jakarta, Rabu (1/4).
Ia pun meminta kepada anggota fraksi yang lain untuk fokus menangani Covid-19 di Jakarta, bukan membicarakan hal-hal politis. Walaupun pemilihan wagub dianggap penting, ada hal yang lebih penting yakni keselamatan masyarakat dari ancaman virus asal Wuhan, Cina, itu.
“Harusnya dewan fokus dulu dalam upaya memutus mata rantai penularan corona. Menurut kami, yang emergency (darurat) itu ya bekerja sama untuk mengatasi wabah corona ini,” tuturnya.
Ia bakal melobi pimpinan fraksi di Kebon Sirih untuk menunda proses pemilihan hingga kondisi Jakarta pulih. Jangan sampai, lanjut Arifin, proses pemilihan dipaksakan di tengah pemerintah gencar menggiatkan imbauan untuk menjaga jarak guna menekan potensi penularan Covid-19.
“Kami menyampaikan saja pandangan kepada pimpinan, supaya itu jadi pertimbangan mereka. Selebihnya kami serahkan untuk bersikap,” ujarnya. (AIJ)
