Indonesiainside.id, Jakarta – Menteri PPN atau Kepala Bappenas, Suharso Monoarfa, mengatakan bahwa DKI Jakarta akan jadi patokan atau tolak ukur suatu daerah bisa terapkan kebijakan pola hidup ‘new normal’. Hal itu dikarenakan, DKI Jakarta sudah memenuhi tiga syarat daerah yang bisa terapkan new normal.
“Jakarta menunjukkan hasil yang baik, saya ingin mengatakan kami akan gunakan Jakarta sebagai benchmark-nya (patokan). Jadi cut off data itu, kalau dia (daerah) terlalu jauh dari benchmark itu, kalau kredibilitas intervalnya terlalu lebar sekali maka itu tidak reliable masuk ke dashboard (bisa terapakan new normal),” ucap Suharso, di telekonferensi pers, Kamis (21/5).
Dari pemaparan Suharso, ada tiga syarat daerah bisa terapkan new normal, sebagai pengurangan keketatan PSBB. Antara lain ialah, indikator penularan berdasarkan angka reproduksi dasar wabah (R0), indikator sistem kesehatan dan kapasitas pengujian tes virus corona terhadap masyarakat.
Dia menjelaskan, untuk syarat angka reproduksi wabah ialah mutlak yang ditetapkan pemerintah. Tolok ukurnya angka reproduksi R0 pada waktu t (Rt) atau angka reproduksi efektif harus di bawah 1.
Berdasarkan catatan WHO covid-19 skalanya pada 1,9-5,7 di seluruh dunia. Sementara Indonesia diperkirakan 2,5. Itu artinya dalam skala R0, virus Corona di Indonesia 1 orang bisa menularkan ke 2 sampai 3 orang.
“Jakarta sendiri angka Rt sudah di bawah 1, begitu juga dengan Jawa Barat. Namun untuk Jabar tidak menyeluruh,” ujar Suharso.
“Jika dilihat per kabupaten di Jawa Barat, masih banyak kabupaten/kota yang Rt masih di atas 1,” imbuh Suharso.
Syarat kedua sistem kesehatan tidak bersifat syarat mutlak tapi pertimbangan. Syarat ini merupakan kapasitas pelayanan untuk covid-19 mencapai 60% dari total kapasitas kesehatan. Kemudian pasien baru COVID-19 harus di bawah 60% dari kapasitas tersebut.
Bappenas pun mencatat Jakarta sudah memenuhi dari sisi kapasitas pelayanan. Ada provinsi lain yang sudah memenuhi seperti NTB, Sumatera Barat, Jawa Barat, Bali Yogyakarta, Riau, Banten dan lainnya.
Kemudian syarat ketiga merupakan surveillance yang bersifat syarat pertimbangan. Syarat ini merupakan kapasitas pengujian tes covid-19 terhadap penduduk. Tes ini harus dilakukan secara masif untuk mengetahui seberapa banyak penderita covid-19.
Surveillanve DKI Jakarta memadai. Hal kni terlihat dari jumlah rumah sakit memadai dan tempat tidurnya mencukupi.
“Untuk bisa mengurangi penerapan PSBB Jakarta harus mempertahankan hal tersebut, terutama syarat mutlak selama 14 hari ke depan,” ucap Suharso. (MSH)
