Indonesiainside.id, Jakarta – Pembatasan sosial berskala besar (PSBB) untuk mencegah penyebaran Covid-19 di ibu kota telah berjalan satu bulan lebih lamanya. Selama penerapan kebijakan tersebut, warga miskin dan rentan miskin yang ada di Jakarta akan menerima paket bantuan sosial (bansos) dari Pemprov DKI yang bertuliskan ‘Dibiayai APBD DKI’.
Menanggapi hal tersebut, Wakil Ketua DPRD DKI, Abdurrahman Suhaimi, meminta tak ada pihak yang mengaitkan dengan konstelasi pemilu mendatany. Menurut dia, APBD adalah anggaran yang harus dipertanggungjawabkan kelak, maka dari itu tak masalah jika gubernur mau menginformasikan rakyat, dari mana sumber dana bantuan yang .
“Tidak perlu disambung-sambungkan dengan konstelasi pemilu mendatang. Sementara, kita masih berjuang memutus mata rantai Covid-19 di ibu kota,” ujarnya kepada wartawan di Jakarta, Jumat (22/5).
Ia memaparkan, anggaran belanja tak terduga (BTT) untuk penanganan dan pencegahan penularan corona bakal ditambah Rp2 triliun. Total alokasi penanganan menjadi Rp3,032 triliun.
Selain itu, APBD DKI juga mengalami realokasi untuk penanganan Covid-19. Dari semula Rp87,9 triliun, kini targetnya menjadi Rp44,6 triliun.
“Bahkan saat ini, pada APBD DKI Tahun 2020 yang awalnya sebesar Rp87,9 triliun ada kebijakan realokasi sebagai dampak Covid-19. Akhirnya menyusut jadi Rp44,6 triliun,” paparnya. (AS)
