Indonesiainside.id, Jakarta – Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menemukan sejumlah masalah dalam penerimaan peserta didik baru (PPDB) DKI Jakarta 2020. Komisioner KPAI, Retno Listyarti mengatakan ada ketidaksesuaian pelaksanaan antara Permendikbud Nomor 44 tahun 2019 dengan Juknis (petunjuk teknis) PPDB DKI.
KPAI menyoroti penentuan kuota yang mengatur jumlah minimum 40 persen. Kuota ini dikatakan lebih rendah dari ketentuan Permendikbud yang mengatur minimal 50 persen.
KPAI meminta Dinas Pendidikan DKI Jakarta mengevaluasi aturan itu. Selain itu, imbuh Retno, KPAI mendesak agar Pemprov DKI membuka PPDB tahap dua untuk jalur zonasi dengan menambah dua sampai empat kursi per kelas.
“Ini untuk mengakomodir anak-anak yang rumahnya sangat dekat dari sekolah pada kelurahan tersebut tapi tidak diterima karena usianya muda,” kata Retno dalam konferensi pers hari ini, Senin (29/6).
Retno mencontohkan, jika sebuah SMPN di DKI ada 350 dan rata-rata sekolah memiliki lima rombongan belajar, maka jumlah penambahan kursi sebanyak empat per enam kelas dikali 350 sekolah bisa tertampung 8.400 siswa.
“Menambahkan kursi untuk jangka pendek lebih mudah dibandingkan menambah kelas, apalagi menambah sekolah,” katanya. (SD)
