Indonesiainside.id, Jakarta – Polda Metro Jaya telah menyiapkan rekayasa lalu lintas di seputar Gedung DPR/MPR RI sebagai antisipasi sejumlah aksi dari elemen buruh, mahasiswa, hingga ormas-ormas, Kamis(16/7).
“Kami merencanakan beberapa rekayasa lalu lintas, ketika nanti sudah ada massa pengunjuk rasa yang menutup jalan. Arus lalu lintas di arah Semanggi yang menuju ke DPR/MPR RI itu akan dibelokkan ke kiri di bawah jembatan layang ke arah pintu 10 (GBK) maupun ke depan Hotel Mulia,” ujar Dirlantas Polda Metro Jaya Kombes Polisi Sambodo Purnomo Yogo di Pintu Timur Senayan.
Lebih lanjut, Sambodo menyebutkan pengalihan arus lalu lintas lainnya dilakukan di pertigaan depan Halte Mulia, kendaraan akan diarah ke kanan menuju Lapangan Tembak atau ke arah pintu belakang DPR/MPR RI.
“Dari situ, lurus terus sampai ke lampu lalu lintas Palmerah. Baru nanti kendaraan di situ, baru bisa ke kanan untuk menuju ke Slipi atau ke kiri menuju Permata Hijau atau pun Arteri Pondok Indah,” kata Sambodo.
Kebijakan lawan arus (contraflow) juga akan diberlakukan di Stasiun Palmerah karena adanya massa aksi menuju Gedung Manggala Wanabhakti.
“Nanti juga akan ada ‘contraflow’ di seputar Stasiun Palmerah, sehingga nanti arus dari arah Pejompongan itu akan kita bagi dua di depan Stasiun Palmerah,” ujar Sambodo.
Sambodo juga mengatakan jumlah petugas yang disiapkan khusus mengatur lalu lintas ada sebanyak 600 petugas.
“Ada 300 orang dari pagi sampai siang. Nanti, kita ganti lagi dari siang sampai malam 300 orang,” ujarnya.
Meski sudah ada pengamanan khusus, Sambodo tetap mengimbau agar masyarakat menghindari kawasan di sekitar DPR/MPR RI.
“Kami mengimbau kepada masyarakat agar sebaiknya pada hari ini menghindari ruas jalan di sekitar DPR/MPR RI, agar tidak terjebak kemacetan maupun pengalihan arus yang dilakukan untuk pengaman unjuk rasa hari ini,” kata Sambodo.
Kamis ini, sejumlah elemen masyarakat mulai dari buruh, organisasi masyarakat, hingga mahasiswa melakukan aksi di depan Gedung DPR/MPR RI.
Aksi itu dilakukan untuk menolak rancangan-rancangan Undang-Undang yang dibahas di dalam DPR/MPR RI seperti RUU Cipta Kerja (Omnibus Law) dan RUU Haluan Ideologi Pancasila.(EP/Ant)
