Pesan MUI untuk Para Demonstran: Unjuk Rasa Dijamin UU, tapi Jangan Rusak Fasilitas Umum

Massa melemparkan batu saat bentrokan dengan polisi pada unjuk rasa menentang UU Cipta Kerja di Jakarta, Kamis (8/10/2020). (ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay)

INdinesiainside.id, Jakarta – Wakil Sekretaris Jenderal Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nadjamuddin Ramly berpesan kepada para demonstran yang menolak UU Cipta Kerja (Ciptaker) agar tidak melakukan aksi yang merugikan kepentingan umum termasuk merusak halte maupun fasilitas umum lainnya.

“Kami minta unjuk rasa yang dilakukan mahasiswa maupun buruh agar berlangsung tertib dan menghindari gesekan,” katanya dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (28/10).

Dia mengatakan dalam dunia demokrasi, unjuk rasa atau menyampaikan pendapat pada hakikatnya dijamin oleh undang-undang. “Saya kira di alam demokrasi ini, unjuk rasa atau demonstrasi adalah hak warga negara yang dijamin oleh UUD 1945 maupun UU Nomor 9 tahun 1998 tentang menyampaikan pendapat di muka umum,” ujarnya.

Oleh karena itu, ia meminta agar setiap pengunjuk rasa dapat mengedepankan adab serta nilai-nilai kebudayaan Indonesia dalam melakukan aksinya. “Cuma memang disayangkan antarpengunjuk rasa dan pihak keamanan sering berkonflik atau melakukan gesekan fisik yang justru tidak dikehendaki oleh UU itu,” kata dia.

Menurutnya, mahasiswa, kaum buruh serta elemen pelajar seharusnya melakukan unjuk rasa dan menyampaikan pendapat dengan tertib. “Jadi berorasi yang betul-betul sesuai kebudayaan bangsa Indonesia. Bahkan, seharusnya kita menerapkan ajaran Bung Karno yakni Tri Sakti,” ujar dia.

Ia mendorong agar mahasiswa melakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi (MK). Secara umum, unjuk rasa kembali terjadi pada Rabu (28/10) yang bertepatan dengan Hari Sumpah Pemuda dengan diikuti para buruh dan mahasiswa dari sejumlah perguruan tinggi di Tanah Air. (Aza/Ant)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here