Indonesiainside.id, Depok – Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan di Kota Depok diminta menerapkan protokol kesehatan secara ketat. Hal ini untuk mencegah munculnya kasus baru Covid-19 di tengah situasi yang sudah melandai.
Pemerintah Kota (Pemkot) Depok mengeluarkan Surat Edaran (SE) Nomor : 443/643-Huk/Satgas tentang Penerapan Protokol Kesehatan (Prokes) Pembelajaran Tatap Muka Terbatas (PTMT) bagi Pendidik dan Tenaga Kependidikan. Juga berpedoman pada Peraturan Wali Kota Nomor 66 Tahun 2021 tentang Pedoman PTMT Di Masa Pandemi Covid-19.
“PTMT dapat dilakukan sesuai prokes oleh satuan pendidikan yang melaksanakan PTMT dengan kapasitas maksimal 50 persen,” bunyi aturan tersebut dikutip Kamis, (11/11).
Sejumlah hal yang harus diperhatikan pendidik dan tenaga kependidikan saat pelaksanaan PTMT antara lain memastikan kondisi murid dan seluruh warga satuan pendidikan dalam keadaan sehat.
“Juga memastikan pendidik dan tenaga kependidikan wajib sudah divaksinasi Covid-19,” lanjut bunyi Surat Edaran tersebut.
Juga diwajibkan secara konsisten menerapkan prokes bagi pribadi dan seluruh warga satuan pendidikan sebelum, selama, dan sesudah proses pembelajaran. Memberikan pemahaman kepada siswa-siswi tentang pentingnya melaksanakan prokes selama di perjalanan dan di sekolah.
Juga melakukan pemantauan dan skrining kesehatan secara rutin bagi warga satuan pendidikan sebelum memulai proses pembelajaran, berupa memeriksa suhu tubuh dan menanyakan apakah ada gejala umum. Seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, sakit kepala, mual atau muntah, diare, anosmia (hilang indera penciuman) atau ageusia (hilangnya kemampauan indera perasa).
“Lalu, secara berulang dan intensif memberikan pengumuman di seluruh area satuan pendidikan terkait penggunaan masker, Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dengan air mengalir dan menjaga jarak,” lanjut kutipan SE tersebut.
Serta menyediakan media edukasi tentang protokol kesehatan dalam menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak selama masa pandemi.
Secara teratur melakukan disinfeksi sarana prasarana dan lingkungan satuan pendidikan sebelum dan setelah pembelajaran. Memastikan kecukupan cairan desinfektan, sabun cuci tangan, air bersih di setiap fasilitas cuci tangan, cairan pembersih tangan (hand sanitizer), dan ketersedian masker dan atau masker tembus pandang cadangan.
Memastikan sarana dan prasarana cuci tangan dan alat skrining (seperti thermogun) dapat berfungsi dengan baik.
“Melarang para peserta didik untuk jajan di sekolah atau di area sekitar sekolah,” bunyi SE itu.
Konsisten menerapkan prokes pulang kerja bagi tenaga kependidikan dan non tenaga kependidikan. Seperti melepaskan alas kaki, meletakkan barang-barang yang dibawa di luar ruangan dan melakukan desinfeksi terhadap barang tersebut, mencuci tangan pakai sabun, membersihkan badan (mandi), dan mengganti pakaian sebelum berinteraksi fisik dengan orang lain dirumah.
“Sementara jika pendidik, tenaga kependidikan, dan atau anggota keluarga di rumah mengalami gejala seperti demam, batuk, pilek, sesak nafas, sakit kepala, mual atau muntah, diare, anosmia atau ageusia, wajib lapor kepada pihak sekolah dan Puskesmas, serta tidak mengikuti PTMT.”
Nur Rahman, salah satu wali murid di SD Meruyung menyambut baik munculnya aturan ini. Menurutnya, sudah seharusnya pemerintah melakukan pengawasan ketat kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Hal ini karena vaksinasi untuk anak-anak usia 6-12 tahun masih belum merata.
“Ini agar kami orang tua tidak khawatir meski mereka hanya masuk beberapa jam saja. Apalagi anak-anak susah dikontrol kalau sudah ketemu dengan teman-temannya di sekolah,” ujarnya.(Nto)
