Panggung Aibon

anggaran dki jakarta
Anggaran Pemprov DKI Jakarta telah mendapat persetujuan Komisi C DPRD DKI Jakarta yang membidangi keuangan. Foto: Antara.

Indonesiainside.id – Panggung tak hanya arena bagi para seniman. Pada zaman dulu, istilah dan keberadaan panggung memang lebih identik dengan para pelaku seni dari berbagi profesi. Mereka membutuhkan panggung untuk mengekspresikan jiwa seninya, sekaligus memenuhi hasrat  dan dahaga penonton agar terhibur.

Saat ini, panggung pun sangat dibutuhkan oleh aktor politik. Bentuknya tidak harus berupa panggung sebagaimana lazimnya yang digunakan untuk memberi sambutan suatu acara. Panggung untuk para politisi bisa dalam bentuk apa saja dan di mana saja.

Bentuknya bisa berupa panggung hiburan. Ada pula yang berbentuk peresmian acara tertentu yang kemudian berubah menjadi panggung. Jalan santai, bersepeda ria, melihat gorong-gorong, dan bahkan media sosial pun kerap  menjadi panggung.

Mencuatnya sebuah kasus, baik disengaja atau tidak, juga bisa diibaratkan sebagai panggung bagi politisi yang memang berkepentingan. Dengan menumpang pada popularitas kasus tersebut, namanya bisa berkibar-kibar atau berayun-ayun mengikuti irama, seiring naik-turunnya masalah tersebut.

Salah satu panggung politik yang saat ini tengah menjadi sorotan adalah kasus kenaehan di draf Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibu Kota ( DKI) Jakarta. Ada beberata mata anggaran aneh yang nilainya puluhan miliar, misalnya pembelian lem Aibon Rp82 miliar, pembelian pulpen Rp123 miliar, dan lain-lain.

Awal mula gegernya kasus itu didahului oleh unggahan anggota DPRD DKI Jakarta, William Aditya Sarana, dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Dia antara lain mempertanyakan anggaran pembelian lem tersebut di media sosial yang nilainya tak masuk akal. Setelah itu kasusnya menjadi ramai dan viral. Banyak pihak cenderung menyalahkan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan, yang dianggap teledor.

Aditya mengomentari APBD Jakarta yang diunggah pada 30 Oktober 2019 di situs Pemprov DKI. Publik yang sebelumnya tak banyak tahu pembahasan anggaran Pemprov DKI pun menjadi riuh menanggapinya. Sasaran utama tentu saja pada Anies yang dinilai lalai mencermati hal itu.

Terasa ada kejanggalan muncul di sini. Sepekan sebelum anggaran itu diunggah di situs pemprov, Anies telah mengkaji anggarab itu dengan jajarannya pada 23 Oktober. Tentu saja Anies juga menemukan kejanggalan itu. Bahkan bisa dikatakan, Anies mengobrak-abrik anggaran yang tak benar tersebut dan memintanya untuk tidak mengulangi kejadian seperti itu. Video tentang penyisiran Anies atas anggaran pemprov tersebut baru diunggah di media sosial pada 29 Oktober.

Mungkin ‘kekeliruan’ Anies adalah tidak menjelaskan kepada khalayak (atau bahkan bila perlu memarahi anak buah di depan umum), terkait temuan anggaran yang aneh tersebut. Anies hanya merasa  perlu meluruskan anggaran yang salah dan menegur anak buah serta membetulkan sistem digital pembuatan anggaran (e-budgeting) yang cara mengontrolnya masih harus dilakukan dengan manual dan satu per satu. Ini yag akan dibenahi oleh Anies.

Urutan kejadian inilah yang menimbulkan keanehan. Anis mengkaji anggaran pada tanggal 23 Oktober secara internal, tanpa melakukan jumpa pers. Video kajian anggaran itu diunggah pada 29 Oktober tanpa ada berita sama sekali di media massa. Pada 30 Oktober muncul di situs Pemprov DKI justru anggaran yang belum dibongkar Anies. Setelah itu, mencuat komentar William Aditya yang membuat suasana menjadi gaduh.

Ada apa sebenarnya hal ini? Awal mula e-budgeting dibuat pada 2014, angka-angka aneh pun muncul. Akan tetapi tak satu pun anggota dewan yang menyorotinya.

Tanggapan dari anggota DPRD itu juga aneh. Mengapa yang dikomentari justru anggaran yang belum disisir oleh Anies dan jajarannya dan bukan hasil kajian yang dilakukan gubernur? Padahal kajian Anies atas anggaran tersebut sudah pula diunggah dalam video di media sosial pada 29 Oktober.

Lagi pula, anggaran itu baru dibahas secara internal di jajaran Pemprov DKI. Pada waktunya baru akan  dikirimkan ke DPRD untuk dibahas lebih lanjut dan agar mendapat persetujuan. Belum saatnya pembahasan, anggota muda DPRD sudah tidak tahan untuk segera bersuara. Memang benar, namanya pun kemudian tenar bak pesohor dan layaknya pahlawan anggaran.

Itu sebabnya beberapa kalangan mengingatkan William soal etika. Wakil Ketua Komisi A DPRD Jakarta, Inggard Joshua, menuturkan bahwa langkah William itu tidak tepat. Hal itu tak semestinya dilakukan karena ada sesi tersendiri bagi DPRD untuk membahas anggaran.

Setali tiga uang dengan pandangan anggota Komisi A DPRD lainnya, Gembong Warsono, dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP). Ia menilai hal ini terkait etika. Menurut Gembong yang satu komisi dengan William, tidaklah layak anggaran yang belum dibahas di DPRD tapi sudah diangkat secara pribadi pada publik. Ada porsi tersendiri nanti bagi DPRD untuk membahas anggaran tersebut.

Gembong menilai, akan jauh lebih elegan kalau anggaran tersebut dibahas di DPRD lalu hasilnya dibuka ke publik. Selama ini pun yang terjadi adalah seperti itu. Memang di era sekarang akan sulit menutupi informasi yang tersebar. Namun, kata Gembong, jadi lucu ketika sesuatu yang baru akan dibahas DPRD namun sudah diungkapkan pada khalayak.

Anies  juga menyadari adanya sejumlah anggaran aneh yang disisir bersama tim. Gubernur pun menyebut, bahwa penyisiran anggaran dengan  puluhan ribu item itu dilakukan secara internal bersama jajarannya dan jauh dari hiruk-pikuk khalayak. Istilahnya, Anies tidak sedang mencari panggung.

Ya, panggung memang dibutuhkan secara mutlak untuk berkiprah bagi para politisi. Di panggung kita memang bisa berkreasi dan melakukan atraksi agar kian dikenal publik, sekalipun itu panggung Aibon. Disengaja atau tidak, panggung Aibon memang secepat kilat bisa membuat seseorang menjadi populer. (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here