Daya Sihir Omnibus Law

Ilustrasi. Foto: Istimewa

Oleh: DR H Abustan SH, MH

Akhir-akhir ini, publik dikejutkan oleh istilah Omnibus Law. Kata itu memiliki daya sihir sehingga menggelinding dan menghiasi diskursus politik kontemporer.

Diucapkan pertama kali oleh Presiden Joko Widodo saat dilantik sebagai Presiden periode 2019-2024 (periode ke 2). Kini, bahasan dan cakupan Omnibus Law bertebaran di mana-mana. Bisa di lihat di mesin pencari Google, artikel-artikel yang fokus membahas Omnibus Law di berbagai media.

Forum-forum diskusi baik secara resmi maupun sekadar perbincangan biasa, bahkan sampai meluber ke kafe-kafe atau tempat ngopi. Kehadiran Omnibus Law seperti mengulangi retorika “revolusi mental” yang juga awalnya dimunculkan Presiden Jokowi menjelang kampanye Pemilihan Presiden 2014.

Sepanjang 2014-2019, kata revolusi mental terus menjadi “buah bibir” di ranah percakapan publik. Namun, memasuki tahun 2019 pelan-pelan dua kata ini memudar, setelah itu lenyap entah kemana.

Ternyata, di akhir tahun 2019, revolusi mental seperti digantikan oleh Omnibus Law. Karena itu, tak dapat dipungkiri dua jimat itu menjadi daya sihir yang amat dahsyat pemerintahan Presiden Jokowi. Revolusi mental seperti jargon yang arahnya menggerakkan bangsa ke sebuah perubahan sikap mental.

Baca Juga:  NasDem: Kami Dukung RUU Ciptaker, Permudah Investasi

Menilik gagasan revolusi mental, membuka ruang interpretasi ibarat pasar terbuka begitu bebas menafsirkan ide itu. Teks terkadang tercerabut dari konteksnya.

Begitu juga dengan Omnibus Law, tafsirannya sangat beragam. Omnibus Law adalah konsep hukum impor. Meski Indonesia sebagai negara hukum, tetapi sejujurnya tidak mengenal Omnibus Law.

Maka, wajar saja jika banyak orang termasuk legislator belum memahami apa itu Omnibus Law. Sejatinya, Omnibus Law memang lebih banyak dikenal di negara Common Law, seperti Amerika Serikat atau Australia. Sedangkan Indonesia menganut paham Civil Law.

Presiden Jokowi secara eksplisit menyebutkan bahwa mengambil konsep Omnibus Law dengan semangat mengatasi karut-marut dan berbagai tumpangtindih regulasi yang ada di Indonesia. Seringkali kita mendengar bahwa instrumen hukum ditafsirkan berbeda-beda (multi tafsir).

Indonesia, suka atau tidak, memang dikenal negara yang gemar memproduksi aturan sehingga acapkali distigmatisasi sebagai hiper-regulasi. Hal itulah, Presiden Jokowi gregetan untuk mengundang investor asing karena terkendala birokrasi hukum yang rumit.

Baca Juga:  DPR: Omnibus Law Bisa Memperburuk Kualitas Penyiaran Indonesia

Dengan asumsi itulah, Omnibus Law diharapkan menjadi hukum sapu jagat yang bisa mengatasi semuanya. Pertanyaannya apakah itu berdampak efektif untuk penyempurnaan regulasi, dan apakah itu menjadi sebuah desain yang berkelanjutan, atau hanya sebatas improvisasi komunikasi? Hanya waktu jualah yang akan menentukan.

Di samping itu, karena desain konstruksi UU, tentu proses pembahasannya akan berlangsung di DPR. Padahal DPR sudah menampung begitu banyak usulan RUU dari Pemerintah maupun DPD.

Seluruh RUU harus selesai maksimal dalam tiga kali masa sidang sebagaimana diatur UU Nomor 17 Tahun 2014 dan UU Nomor 2 Tahun 2018 tentang MD3.

Akhirnya, terlepas dari wacana pembentukan Omnibus Law, dalam rangka memperbaiki berbagai produk UU sebagai legal substance perlu segera dibentuk Lembaga Badan Regulasi Nasional.

Keberadaan badan ini dibutuhkan untuk mengharmonisasikan dan menyinergikan berbagai UU. Pengalaman selama ini, akibat pengaturan yang tidak sinkron membawa dampak ketidakpastian hukum dalam penegakan hukum. Sekian, selamat memasuki Tahun 2020. (Aza)

* Pengajar Hukum Tata negara Universitas Islam Jakarta (UIJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here