Kerajaan Dalam Republik

Kerajaan Keraton Agung Sejagat dan Kerajaan Sunda Empire
Kerajaan Keraton Agung Sejagat (kiri) dan Kerajaan Sunda Empire. Foto: Istimewa

Indonesia adalah negara kepulauan. Sebanyak 17.504 pulau ada di Nusantara, dengan 742 bahasa daerah. Indonesia adalah negara kedua terbanyak bahasa daerahnya, setelah Papua Nugini dengan 867 bahasa daerah.

Sebelum lahirnya negara kesatuan dalam bentuk republic pada 17 Agustus 1945, Indonesia  terdiri dari kerajaan-kerajaan. Majapahit, Sriwijaya, Mataram, dan Pasundan adalah kerajaan-kerajaan besar yang pernah eksis.

Ketika Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdiri, kerajaan-kerajaan yang ada mendukung penuh. Kini, bekas kerajaan di Nusantara berhimpun dalam Forum Silaturahim Keraton Nusantara (FSKN) yang diketuai oleh Sultan Sepuh XIV PRA Arief Natadiningrat dari Cirebon. Anggota FSKN kini berjumlah 200 kerajaan, dari kerajaan yang masih eksis sampai kerajaan yang hanya tinggal sejarahnya saja.

Siapa pun berharap, ketika NKRI diproklamirkan, masa depan yang baik, lebih indah, dan lebih demokratis akan bisa terwujud. Guna meraih cita-cita tersebut memang perlu perjuangan. Tetapi faktanya, cita-cita tersebut timbul-tenggelam, sampailah pada era reformasi yang mengubah secara signifikan tatanan dalam bernegara. Tetapi, lagi-lagi, reformasi yang hampir berusia 22 tahun itu berjalan tertatih-tatih, korupsi bukan berkurang, tapi makin menjadi-jadi.

Sampai dengan paruh tahun 2019, sebanyak 255 anggota DPR dan DPRD, 130 kepala daerah, 6 pimpinan partai politik,  dan 27 kepala lembaga atau kemetrian terpapar korupsi. Korupsi tidak menyempit, tetapi semakin meluas. Kasus Jiwasraya yang ternyata melibatkan orang-orang lingkaran istana, menambah beban itu semakin berat. Ini belum lagi terjadinya pelemahan di KPK. Petinggi partai politik mendatangi dewan pengawas KPK ketika ada kadernya yang terseret-seret kasus korupsi. Ini jelas sesuatu yang melanggar etika. Dan akhirnya, kasusnya sendiri dilokaisir pada aktor tertentu. Jika mau sedikit kerja keras, aktor intelektualnya akan terkuak. Di titik itulah masalahnya.

Keruwetan dan kesemrawutan tersebut membuat banyak orang mengalami frustasi. Lalu mereka membayangkan masa lalu kerajaan, sebagai alternatif pilihan. Campur aduk, antara putus-asa, halusinasi, dan meraih kejayaan masa lalu. Lalu, sebagian orang akhirnya memberanikan diri tampil sebagai raja dan ratu untuk memimpin dunia. Kerajaan-kerajaan baru bermunculan, dengan seragam baru, lengkap dengan kepangkatannya. Secara teater, nampak indah, tertib, dan, sekali lagi, nampak “berwibawa”.

Yang terakhir adalah Sunda Empire yang menjadi pusatnya dunia ada di Bandung. Bahkan Jack Ma dan Bill Gates diklaim jadi Pembina Sunda Empire. Ini juga lengkap dengan atribut dan pangkat. Bagi sebagian kalangan, munculnya kerajaan-kerajaan baru itu menjadi tontonan dan hiburan yang cukup menarik.

Tetapi apa sebenarnya makna dibalik kehadiran kerajaan-kerajaan tersebut? Inilah yang mesti digali lebih dalam lagi. Faktanya, Keraton Agung Sejagat yang berpusat di Purworejo, Jawa Tengah, ternyata ada unsur penipuannya. Polisi juga sudah menangkap “raja dan ratu”-nya. Kerajaan-kerajaan lain, termasuk Sunda Empire, mestinya diselidiki secara tuntas, ada apa dibalik itu semua? Boleh jadi ada unsur penipuannya, kriminal, bahkan halunisasi sampaisakit jiwa.

Satu hal yang jelas, kehadiran kerajaan-kerajaan baru itu sebenarnya merupakan kritik kepada pemerintahan yang berjalan. Presiden yang diharapkan berwibawa, seperti layaknya raja, tidak seperti yang diharapkan. Bahkan, jauh dari angan-angan. Ketika perairan Natuna dimasuki oleh kapal patrol pantai pemerintah Cina, tidak ada satupun pemimpin di republik ini bersuara lantang. Ini tidak akan pernah ada dalam kamus kerajaan. Jika teritorinya diinjak-injak negara lain, sang raja akan bersuara lantang dan menepuk dada, Ini negeriku!”

Satire. Ya, boleh jadi, kerajaan-kerajaan itu bermunculan dalam rangka memberi sentuhan kritik tentang kondisi kekinian. Lalu mereka melompat ke belakang, dan membangun kebesaran di era kerajaan yang dibayangkannya. Apa yang mereka bayangkan tentang kerajaan, tidak selamanya benar. Apalagi jika dikaji secara akademik, jauh dari tataran ilmiah. Juga a-historis. Pemerintah, baik di pusat maupun di daerah, mesti introspeksi, lalu memperbaiki kinerjanya, sebagai upaya memulihkan kepercayaan rakyat yang telah memilihnya. (HMJ)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here