Said Didu Mengkritik, Luhut Mengancam!

Said Didu (kiri) dan Luhut Binsar Panjaitan (kanan). Foto: Istimewa

Kritikan Said Didu kepada Luhut Binsar Pandjaitan, membuat sang Menko panas mendengarnya. Ancaman dilayangkan, demokrasi ternoda.

Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, akan menuntut mantan Sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu, atas pernyataannya yang dinilai telah menyudutkan pribadinya.

Ancaman tersebut merupakan buntut dari pernyataan Said Didu yang menyatakan Luhut hanya mementingkan keuntungan pribadi tanpa memikirkan penanganan virus corona. “Bila dalam dua kali 24 jam tidak minta maaf, kami akan menempuh jalur hukum sesuai perundang-undangan yang berlaku,” tutur Juru Bicara Luhut, Jodi Mahardi, dalam rilisnya, Jumat (3/4/).

Jodi menjelaskan, bahwa Said Didu mesti meminta maaf secara langsung kepadanya dan melalui semua media sosialnya terhitung mulai hari Jum’at kemarin.

Beberapa waktu lalu, beredar video di kanal YouTube tentang Said Didu yang diwawancarai oleh Hersubeno Arief, berdurasi 22 menit. Dalam video itu, Said Didu menyoroti soal isu persiapan pemindahan ibu kota negara (IKN) baru yang terus berjalan di tengah usaha pemerintah dan semua pihak menangani wabah Covid-19. Said Didu mengatakan, Luhut ngotot agar Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati tidak “mengganggu” dana untuk pembangunan IKN baru. Dan itu, menurut Said Didu, dapat menambah beban utang negara.

“Kenapa itu dilakukan karena ada pihak yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong, dan saya pikir pimpro (pimpinan proyek) pemindahan ibu kota, Luhut Pandjaitan, itulah yang ngotot agar anggarannya tidak dipotong. Sehingga, Sri Mulyani punya ide untuk menaikkan jumlah utang,” kata Said Didu.

“Kalau Luhut kan kita sudah tahulah. Ya memang menurut saya di kepala beliau itu hanya uang, uang, dan uang. Saya tidak pernah melihat bagaimana dia mau berpikir membangun bangsa dan negara. Memang karakternya demikian, hanya uang, uang, dan uang. Saya berdoa mudah-mudahan terbersit kembali Sapta Marga yang pernah diucapkan oleh beliau sehingga berpikir untuk rakyat bangsa dan negara. Bukan uang, uang, dan uang,” papar Said Didu.

Narasi-narasi itulah yang membuat Luhut marah dan jika Said Didu tidak minta maaf, akan dibawa ke tanah hukum.

Tak pelak lagi, dukungan kepada Said Didu pun berdatangan. Mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah dan MUI Pusat, Din Syamsuddin, menulis dalam twiternya (Jum’at,3/4), “Said Didu akan didukung oleh rakyat, dan saya akan ikut serta.”

Dukungan terhadap Said Didu juga datang dari New York. WNI yang menjadi tokoh Islam di New York, Shamsi Ali, mengatakan, “Jika Anda alergi bahkan phobia kritikan, jangan duduk di posisi publik. Apalagi dalam sebuah tatanan demokrasi. Marah atau tersinggung ketika dikritik rakyat, menandakan Anda tidak dewasa dalam demokrasi. Demokrasi membuka pintu luas mengoreksi kekuasaan. #WeAllStandWithSaidDidu,” tulis Shamsi Ali di akun twitternya @ShamsiAli2, Jumat (3/4).

Shamsi Ali benar, dalam negara demokrasi, kritikan adalah hal yang biasa dan lumrah. Hal ini memungkinkan karena di alam demokrasi dikedepankan transparansi. Dari transparansi itu, yang ditunjang dengan keterbukaan informasi, akan terlihat bahwa seorang pejabat negara telah melakukan langkah-langkah yang benar untuk kepentingan rakyat, atau sebaliknya?

Ketika ada anggota masyarakat yang mengkritik, jawablah kritikan tersebut dengan prestasi kerja. Jika kritikan itu salah, luruskan dengan menyodorkan data dan fakta. Jika benar, perbaiki kinerjanya. Itulah demokrasi.

Jika setiap kritikan terhadap pejabat negara dilaporkan ke polisi, diancam dengan hukuman pidana, maka hal ini akan membunuh demokrasi itu sendiri. Jika demikian, maka, negara akan berjalan dalam koridor kediktatoran yang berselimutkan per-undang-undangan. (HMJ)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here