Oleh: Heri Aryanto S.H, M.H

Dalam kehidupan modern yang makin dinamis saat ini, roda kehidupan berumah tangga tidak selamanya berjalan mulus. Ada kalanya kerikil datang, atau bahkan ombak besar menghadang. Perselisihan dan pertengkaran antara pasangan juga bisa dipicu oleh hal-hal kecil yang tidak disadari, dari mulai masalah kecocokan dengan pasangan, problem keuangan, hingga masalah anak.

Sebagian orang menyikapinya sebagai bumbu-bumbu kehidupan, namun tidak sedikit pula yang mengartikannya sebagai sebuah akhir perjalanan cinta antara keduanya sehingga berujung pada perceraian.

Dalam undang-undang, putusnya ikatan perkawinan dapat disebabkan oleh tiga sebab. Pertama, kematian. Kedua, perceraian. Dan ketiga, putusan pengadilan. Perceraian sebagai salah satu sebab putusnya ikatan perkawinan hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan. Artinya, perceraian hanya dapat sah secara hukum apabila dilakukan melalui proses persidangan di pengadilan.

Untuk melakukan perceraian, mesti cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun. Dengan landasan itu baru suami istri bisa mengajukan perceraian ke pengadilan.

Ada dua pengadilan yang dapat menangani perceraian yakni pengadilan agama dan pengadilan negeri. Dalam proses perceraian yang dilakukan di Pengadilan Agama, dikenal cerai talak dan cerai gugat. Sementara bagi perceraian yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri biasa dikenal dengan gugatan perceraian.

Perbedaan cerai talak dan cerai gugat terletak pada siapa yang mengajukannya. Cerai talak, merupakan permohonan perceraian yang diajukan oleh suami terhadap isterinya. Sementara cerai gugat adalah gugatan perceraian yang diajukan oleh isteri terhadap suaminya.

Sering kali masyarakat masih bingung ke pengadilan mana diajukannya perceraian. Sebelum mengajukan perceraian, terlebih dahulu dicermati perihal kewenangan absolut pengadilan, yaitu apakah perceraian diajukan ke Pengadilan Agama atau di Pengadilan Negeri. Apabila perkawinan dilakukan menurut agama Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA), meskipun salah satu (suami atau isteri) atau kedua belah pihak (suami isteri) telah keluar dari agama Islam, maka perceraiannya mesti diajukan di Pengadilan Agama.

Apabila perkawinan dilakukan menurut hukum agama selain Islam dan tercatat di Kantor Catatan Sipil, maka perceraiannya diajukan di Pengadilan Negeri.

Setelah menentukan pengadilan, masyarakat perlu mengetahui apa saja persyaratan pengajuan perceraian. Sedikitnya terdapat lima syarat utama untuk mengajukan perceraian ke pengadilan. Pertama, pengajuan surat permohonan/gugatan tertulis (dengan melampirkan soft file) yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri. Bagi yang tidak dapat membaca dan menulis dapat mengajukannya secara lisan di hadapan Ketua Pengadilan Agama atau Ketua Pengadilan Negeri untuk dicatat.

Kedua, dalam surat permohonan/gugatan tertulis tersebut mesti diuraikan alasan-alasan perceraian di antaranya: a) salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; b) salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya; c) salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; d) salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; e) salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; f) antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Selain itu; suami melanggar taklik talak (alasan khusus perceraian Islam); peralihan agama atau murtad yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan dalam rumah tangga (alasan khusus perceraian Islam).

Ketiga, pengajuan perceraian mesti melampirkan dokumen, seperti misalnya Akta Perkawinan, Kartu Tanda Penduduk, Paspor (Pernikahan Campuran), Kartu Keluarga, Akta Kelahiran Anak, dan dokumen lain yang berkaitan seperti misalnya bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) melampirkan Surat Izin Perceraian dari Atasan.

Keempat, melampirkan Surat Kuasa Khusus berikut Kartu Tanda Pengenal Advokat dan Berita Acara Sumpah, apabila diwakili oleh Kuasa. Dan kelima, membayar biaya Panjar Perkara yang jumlahnya ditetapkan oleh Pengadilan.

Setelah diajukan, pengadilan akan mencatatkan Permohonan/Gugatan dan kemudian diberikan Nomor Perkara. Kemudian, pengadilan akan mengirimkan Surat Panggilan Sidang (Relaas) kepada masing-masing Suami dan Isteri atau kuasanya. Apabila para pihak hadir, maka pada sidang pertama para pihak akan diperintahkan melaksanakan mediasi dengan mediator pada Pengadilan Agama atau Pengadilan Negeri. Apabila mediasi berhasil maka akan dibuatkan perjanjian perdamaian atau dapat pula dilakukan dengan pencabutan permohonan/gugatan. Apabila mediasi gagal, maka pemeriksaan terhadap perkara perceraian dilanjutkan dengan agenda persidangan.

Apabila pihak termohon/tergugat tidak hadir dan panggilan telah patut, maka pemeriksaan perkara dilanjutkan tanpa hadirnya termohon/tergugat (verstek). Pada proses ini, Majelis Hakim menganggap termohon/tergugat melepaskan haknya untuk membela diri dan hak-haknya dalam perkara tersebut.

(*)Advokat dari SNH Law Office dan Konsultan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) terdaftar

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here