TKA, Sembako, dan Penegakan Hukum

Pengajar Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta, H Abustan. Foto: Dok Pribadi

Oleh: DR H Abustan, SH MH*

Berdasarkan pencatatan data dari Sabtu (9/5) pukul 12.00 WIB hingga Ahad pukul 12.00 WIB, jumlah kasus positif Covid-19 di Indonsia bertambah 387 dengan total 14.032 kasus. Jumlah pasien yang meninggal dunia total 973 orang.

Sehari sebelmnya, terjadi lonjakan tinggi kasus baru per hari sebanyak lebih dari 500 orang. Meski terlihat turun pada hari ini, pada dasarnya terjadi tren peningkatan kasus Covid-19 dari hari ke hari hingga mencapai total 14.032 kasus.

Salah satu bukti terjadinya peningkatan kasus Covid-19 di Tanah Air dapat dilihat dari permintaan pemda terkait penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB) yang semakin meluas.

Mudik yang diyakini sebagai sumber penularan virus corona, meski telah dilarang, masih juga terjadi. Begitu pula pertengkaran terus terjadi antara pemilik kios/toko dengan polisi pamong praja (Satpol PP). Pembagian sembako juga memicu ketegangan karena dianggap ada pilih kasih dalam distribusinya.

Lantas jam malam pun diberlakukan sebagaimana layaknya kondisi “darurat sipil”. Itulah rutinitas riil yang menjadi keseharian yang kita saksikan setiap hari. Bangsa kita benar-benar sedang mengarungi berbagai cobaan ke depan.

Bahkan yang tak kalah memprihatinkan adalah rencana kedatangan 500 tenaga kerja asing (TKA) asal Tiongkok. Meskipun Wali Kota Kendari, Sulkarnain menegaskan akan menutup akses pintu gerbang Kota Kendari, Sulawesi Tenggara.

Namun hal ini tetap saja menjadi sorotan dan terus menuai kritik. Pangkal masalahnya tetap saja pada lemahnya penegakan hukum yang mengindikasikan diskriminatif.

Pemerintah pusat in-casu Menteri Perhubungan sebelumnya memberhentikan semua moda transportasi darat, laut, dan udara. Namum mulai pada 7 Mei 2020 lalu, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi mengubah regulasi dengan membuka kembali moda transportasi umum.

Di lain sisi, masyarakat seolah terkunci karena tidak diberikan ruang gerak untuk pulang kampumg. Namun, di lain sisi, ada kelonggaran, dan sebagian masyarakat juga ngotot mudik. Sekitar 28.000 pemudik dengan kendaraan pribadi dipaksa putar haluan (balik arah) kembali ke Jakarta.

Masalah rencana kedatangan TKA, memang telah dihentikan sementara. Namun, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan memastikan sebanyak 500 TKA asal Cina akan masuk Indonesia pada Juni atau Juli 2020 mendatang. Tenaga kerja tersebut tengah membangun pabrik HPAL (high perssure acid leaching) sebagai bahan baku industri baterai lithium. (Baca Indonesiainside.id: 500 TKA Cina Akan Masuk Indonesia, Luhut: Sekarang Mulai Minta Izin)

Realitas tersebut menunjukkan sangat jelas sikap paradoks pemerintah pusat. Di satu sisi, nampak sangat responsif dengan memberikan kelonggaran kepada TKA untuk masuk ke wilayah hukum Indonesia. Akan tetapi, di sisi lain menunjukkan ketegasan memberlakukan aturan.

Maka, sikap diskriminatif dalam penegakkan hukum inilah yang mengundang polemik di publik. Perilaku penegakan hukum yang seringkali berubah-ubah diibaratkan seperti pisau terkadang tumpul, terkadang pula tajam. Sesungguhnya, bukanlah hal baru terjadi.

Imannuel Kant sudah menyoal dalam tulisannya lebih dari 150 tahun yang lalu. Dalam terjemahan bebasnya, “Masih saja para ahli hukum mencari definisi mengenai pengertian hukum”.

Jadi, meski para ahli hukum mengetahui apa itu hukum, ada banyak hal tentang hukum dan hubungannya dengan hal-hal lain yang tak mampu didefinisikan dan dijelaskan. Hukum mengatur seluruh bidang kehidupan.

Hukum mengatur seseorang sejak masih di dalam kandungan sampai masuk ke dalam liang lahat. Hukum bersifat abadi dan mengikat setiap orang, baik sebagai individu, masyarakat, maupun bangsa.

Maka, secara mutatis mutandis ketika berbicara soal penegakan hukum, berarti berbicara mengenai banyak hal menyangkut aspek hukum itu sendiri dari berbagai bidang kehidupan masyarakat. Dengan demikian, betapa penegakan hukum menjadi suatu kebutuhan penting bagi rakyat, karena itu operasionalisasinya haruslah konsisten.

Untuk itu, prilaku sikap “standar ganda” dari pemerintah, sesungguhnya harus disadari bahwa penyelenggara negara justru menggiring bangsa ini ke dalam “jebakan” negara gagal. Reformasi politik (demokrasi) yang sudah 20 tahun lebih ini, memang telah berhasil membentuk institusi politik-demokrasi yang lebih modern dan otonom.

Kita memang berhasil memilih secara langsung bupati, wali kota, gubernur sampai presiden. Dengan prestasi di sektor pembangunan politik ini, Indonesia di yakini sebagai negara demokrasi kedua di dunia setelah negara adidaya Amerika Serikat.

Namun, di balik itu, harus diakui bahwa reformasi belum menghasilkan transformasi masyarakat yang berorentasi pada tujuan negara modern itu sendiri. Setidakya, jika diamati dari kebijakan dan pola modus pemerintah menjaga rakyatnya di tengah penyeberan wabah virus corona.

Walaupun silih berganti ada regulasi yang dikeluarkan untuk memberi payung hukum kepada daerah, sebagai upaya untuk mensejahterakan rakyat, masih tetap jauh dari kenyataan. Hal itu disebabkan karena pada tataran lokal, campur tangan pemerintah pusat masih besar, sehingga pemerintah daerah kehilangan inisiatif dan otoritas untuk membangun daerahnya.

Dalam berbagai kasus selama penyebaran Covid-19 di daerah, berbagai fakta membuktikan betapa kebijakan pemerintah pusat masih bersifat elitis. Begitu pula cengkraman kekuasaannya masih kental mendikte pemerintahan daerah.

Padahal, di atas segalanya, segala bentuk ikhtiar yang dilakukan oleh pemerintah, haruslah secara proporsional diletakkan sebagai upaya untuk memenuhi/menjalankan kewajibannya: “melindungi segenap bangsa Indonesia dari seluruh tumpah darah Indonesia (Pembukaan UUDN RI 1945). (Aza)

  • Pengajar Ilmu Hukum di Universitas Islam Jakarta, H Abustan

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here