Peran Notaris dalam Wakaf Saham

Nasrulloh Nasution
Nasrulloh Nasution, S.H, M.Kn. Foto: Istimewa

Oleh: Nasrulloh Nasution SH MKn

Wakaf adalah perbuatan hukum wakif untuk memisahkan dan/atau menyerahkan sebagian harta benda miliknya untuk dimanfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan kepentungan guna keperluan ibadah dan/atau kesejahteraan umum menururt syariah.

Perbuatan hukum wakaf (orang yang berwakaf) yang memisahkan harta benda untuk dijadikan wakaf adalah perbuatan hukum pengalihan harta benda yang harus dicatatkan dalam Akta Ikrar Wakaf (AIW). Keberadaan AIW sangat penting secara hukum karena di dalamnya memuat identitas pemberi wakaf (pewakif), penerimana wakaf (nazhir), data, keterangan harta benda wakaf, peruntukan harta benda wakaf, dan jangka waktu.

Setelah berlakunya Undang-Undang nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, maka wakaf yang sudah ada sebelum berlakunya undang-undang tersebut wajib didaftarkan dan diumumkan paling lama 5 (lima) tahun sejak diundangakannya UU Wakaf. Dalam peroses perjalananya, banyak penyerahan objek wakaf yang masih dilakukan secara lisan. Bahkan kalaupun ada yang tertulis, belum memenuhi kaidah sebagaimana undang-undang mensyaratkanya.

Peralihan harta benda wakaf agar menjadi jelas dan memiliki kekuatan hukum bagi para pihak maka harus dilakukan di hadapan Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW). Dalam hal ini PPAIW adalah pejabat berwenang yang dtetapkan oleh menteri untuk membuat AIW.

Peraturan Pemerintah Nomor 42 tahun 2006 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 41 tahun 2006 memberikan penjelasan, bahwa PPAIW harta benda wakaf tidak bergerak berupa tanah adalah kepala KUA dan/atau pejabat yang menyelenggarakan urusan wakaf. Untuk harta benda wakaf bergerak selain uang, PPAIW adalah kepala KUA dan/atau pejabat lain yang ditunjuk oleh menteri.

Terhadap harta benda wakaf bergerak berupa uang, PPAIW adalah pejabat lembaga keuangan sayariah paling rendah setingkat kapala seksi lembaga keuangan syarih (LKS) yang ditunjuk oleh menteri. Dalam PP ini memuat klausul yang pada pokoknya menyatakan tidak menutup kesempatan bagi wakif untuk membuat AIW di hadapan notaris. Persyaratan notaris sebagai PPAIW ditetapkan oleh menteri.

Wakaf terhadap benda bergerak selain uang sangat memungkinkan melibatkan notaris menjadi PPAIW. Peralihan benda bergerak selain uang di antaranya adalah berupa peralihan atas surat berharga, hak atas kekayaan intelektual (HAKI), hak sewa, hak pakai, dan hak pakai hasil atas benda bergerak atau perikatan tuntutan atas jumlah uang yang dapat ditagih atas benda bergerak. Progresivitas perwakafan sangat memungkinkan para pewakif menyerahkan harta miliknya untuk diwakafkan.

Surat berharga yang dimaksud dalam peraturan wakaf adalah saham, surat utang negara, obligasi pada umumnya, dan atau surat berharga lainya yang dapat dinilai dengan uang. Sedangkan yang termasuk dalam HAKI adalah hak cipta, hak merek, hak paten, hak desain industri, hak rahasia dagang, hak sirkuit terpadu, hak perlindungan varietas tanaman dan atau hak lainya.

Pelepasan hak atas benda bergerak selain uang dengan AIW adalah salah satu syarat yang harus dipenuhi para pewakif agar tidak menjadi persoalan hukum di kemudian hari. Misalnya peralihan atas wakaf saham ketika salah satu pemegang saham mewakafkan sebagaian atau seluruh saham yang dimilikinya dalam suatu perseroan maka peralihan tersebut harus dibuatkan AIW atas saham. Namun lantaran belum ada aturan lebih rinci mengenai teknis dalam peralihan wakaf atas saham, dengan setiap peralihan hak atas saham haruslah dicatatkan serta diberitahukan kepada Kementerian Hukum dan HAM, dikhawatirkan karena kendala ini lalu dibuatkan akta jual-beli saham yang sudah barang tentu secara akad berbeda dengan wakaf saham sebagaimana keinginan pewakif.

Pelepasan hak atas saham dengan membuatkan AIW di hadapan PPAIW adalah tindakan untuk menghindari adanya permasalahan hukum di kemudian hari, baik secara perdata dan atau pidana. Untuk itu legalisasi peran notaris dalam pembuatan PPAIW adalah kebutuhan yang sangat mendesak agar peralihan tersebut tidak berpotensi bermasalah secara hukum.(AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here