Ancaman Pidana dan Perdata Bagi Pemalsu Merek di Masa Pandemi Covid-19

Heri Aryanto, S.H, M.H.
Heri Aryanto, S.H, M.H.

Oleh: Heri Aryanto SH, MH
Advokat & Konsultan Kekayaan Intelektual

Pandemi Covid-19 yang melanda lebih dari 200 negara di dunia telah menimbulkan berbagai permasalahan hukum. Permasalahan itu mulai dari ketenagakerjaan, kontrak bisnis, sampai yang terkait dengan hak kekayaan intelektual, di antaranya pemalsuan merek.

Kekayaan intelektual secara sederhana dapat diartikan sebagai hasil karya olah pikir intelektual manusia. Sementara hak kekayaan intelektual (HKI) dapat diartikan sebagai hak ekslusif yang diberikan oleh negara kepada setiap orang untuk menggunakan atau memberikan izin kepada orang lain untuk memanfaatkan atas karya-karya hasil olah pikir intelektualnya.

Merek (trademark) sebagai salah satu bidang hak kekayaan intelektual mendapat tempat sendiri di dalam peraturan perundangan di Indonesia, selain hak cipta (copyright and related rights), indikasi geografis (geographical indication), desain industri (indutsrial design), paten (patent), desain tataletak sirkuit terpadu (layout-designs topographies of integrated circuit), dan rahasia dagang (undisclosed information. Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/ atau jasa.

Merek sebagai hasil olah pikir intelektual manusia dilindungi secara global maupun di masing-masing negara yang telah menjadi anggota WTO (World Trade Organization). Di Indonesia, merek dilindungi melalui UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Di dalam UU No. 20 Tahun 2016 ini, pelanggaran terhadap merek dapat diancam dengan hukuman pidana maupun tuntutan perdata.

Namun, merek yang dilindungi dalam undang-undang ini adalah merek yang telah terdaftar di Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual RI (Ditjen KI). Ini karena UU No. 20 Tahun 2016 menganut sistem pendaftaran (registration) dan merek sebagai hak ekslusif baru diberikan negara apabila dilakukan melalui proses pendaftaran di Ditjen KI. Hal ini sebagaimana amanat ketentuan Pasal 3 UU No. 20 Tahun 2016 yang menyebutkan “Hak atas Merek diperoleh setelah Merek tersebut terdaftar”.

Penggunaan secara tidak sah merek terdaftar milik orang lain untuk barang dan/atau jasa sejenis yang diproduksi dan/atau diperdagangkan, di antaranya dengan cara memalsukan, dapat diancam hukuman pidana penjara dan/atau denda. Hal ini sebagaimana diatur di dalam ketentuan Pasal 100 dan Pasal 102 UU No. 20 Tahun 2016, yang mengklasifikan ke dalam 4 (empat) tindak pidana di bidang Merek.

Pasal 100 meliputi tiga (3) jenis tindak pidana merek, yaitu

1. Tanpa hak menggunakan merek yang sama pada keseluruhannya dengan merek terdaftar milik pihak lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah).

2. Tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 2.000.000.000, (dua miliar rupiah).

3. Pelanggaran ketentuan ayat (1) dan ayat (2) di atas, yang jenis barangnya mengakibatkan gangguan kesehatan, gangguan lingkungan hidup, dan/atau kematian manusia, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp. 5 .000.000.000, (lima miliar rupiah);

Pasal 102 meliputi 1 jenis tindak pidana merek, yaitu:

Memperdagangkan barang dan/atau jasa dan/atau produk yang diketahui atau patut diduga mengetahui, bahwa barang dan/atau jasa dan/atau produk tersebut merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp200.000.000,OO (dua ratus juta rupiah).

Selain ancaman pidana, tindakan pemalsuan merek juga dapat diancam dengan tuntutan perdata, dalam bentuk gugatan ganti rugi dan/atau penghentian semua perbuatan yang berkaitan dengan penggunaan merek tersebut. Hal ini sebagaimana ketentuan Pasal 83 UU No. 20 Tahun 2016 yang memberikan hak kepada pemilik merek terdaftar dan/atau penerima lisensi merek terdaftar atau pemilik merek terkenal untuk dapat mengajukan gugatan terhadap pihak lain yang secara tanpa hak menggunakan merek yang mempunyai persamaan pada pokoknya atau keseluruhannya untuk barang dan/atau jasa yang sejenis ke pengadilan niaga.

Persamaan pada keseluruhannya dapat diartikan sama persis (dipalsukan). Sedangkan persamaan pada pokoknya adalah adalah kemiripan yang disebabkan oleh adanya unsur yang dominan antara merek yang satu dengan merek yang lain sehingga menimbulkan kesan adanya persamaan, baik mengenai bentuk, cara penempatan, cara penulisan atau kombinasi antara unsur, maupun persamaan bunyi ucapan, yang terdapat dalam Merek tersebut.

Berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka dapat diambil garis tegas, bahwa tindakan pemalsuan merek, baik merek terdaftar maupun merek terkenal milik orang lain adalah perbuatan melanggar hukum dan karenanya bagi si pemalsu merek dapat dikenakan ancaman hukuman pidana maupun tuntutan perdata. Dengan catatan, tindak pidana merek tersebut adalah delik aduan, yang artinya baru dapat diproses apabila ada laporan dari pemilik merek yang dirugikan.

Tindakan pemalsuan merek yang dilakukan oleh segelintir orang pada masa pandemi Covid-19 ini dengan tujuan untuk meraup keuntungan secara tidak sah, tidak menemukan landasan pembenarannya di dalam UU No. 20 Tahun 2016. Menjadi penting bagi pemilik merek pada masa pandemi ini untuk mendaftarkan mereknya ke Ditjen KI agar mendapatkan perlindungan hukum atas segala bentuk pelanggaran dan penggunaan merek secara tanpa hak. (AS)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here