Jalan Panjang dan Berliku UU Pekerja Rumah Tangga

Aksi damai meminta pengesahan UU Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PRT). Foto: antara

Indonesiainside.id, Jakarta – Puluhan perempuan dan laki-laki pada telekonferensi pada Ahad siang itu hadir dengan membawa serbet.

Ada yang menyelempangkannya di bahu dan ada pula yang digunakan sebagai hiasan ikat kepala. Serbet tersebut merupakan perlambang desakan agar Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) segera mengesahkan Rancangan Undang-undang Perlindungan Pekerja Rumah Tangga (PPRT) pada sidang paripurna pada 8 Oktober mendatang.

Sejak diajukan pada 16 tahun lalu, RUU tersebut jalan di tempat. Angin segar baru berhembus pada 1 Juli 2020, di mana RUU tersebut diajukan sebagai RUU inisiatif. Akan tetapi urung dilakukan, karena Badan Musyawarah DPR tidak setuju jika RUU PPRT masuk dalam pembahasan rapat paripurna DPR.

Ketua Umum Kongres Wanita Indonesia (Kowani), Giwo Rubianto Wiyogo, tak bisa menahan rasa harunya saat memohon DPR untuk mengesahkan RUU tersebut.

“Kowani yang mewadahi 97 organisasi wanita yang mempunyai anggota yang berjumlah 87 juta perempuan dari seluruh Nusantara memohon kepada DPR untuk segera mengagendakan RUU PPRT dalam sidang paripurna DPR terdekat dan menetappkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif DPR,” ujar Giwo.

RUU PPRT tersebut, lanjut Giwo, diperlukan sebagai wujud perlindungan negara dan keadilan sosial bagi warga negara termasuk pemberi kerja dan lima juta PRT sebagai “wong cilik” dan mayoritas perempuan.

Belum adanya aturan perlindungan PRT tersebut telah memicu banyak ketidakadilan dan perilaku yang tidak senonoh terhadap PRT baik secara individual (insidentil) maupun secara komunal (terstruktur).

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here