Republik kesetaraan, apa itu? Itulah yang diharapkan founding father saat berjuang memerdekakan bangsa ini dari penjajahan. Maka perumusan Pancasila dengan sila kelimanya, Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, menjadi tonggak wajibnya kesetaraan.
Anies Baswedan eks Gubernur DKI Jakarta dalam banyak kesempatan bicara tentang membangun kesetaraan. Itu artinya, pembangunan bukan semata dinikmati kelompok tertentu, dan mengabaikan kelompok lainnya. Kebijakan pembangunan selama ini, dari rezim ke rezim, sepertinya selalu berpihak pada yang kuat, yang bermodal besar.
Membangun kesetaraan dalam keadilan, itu mestinya jadi konsen pembangunan. Tapi saat ini jauh dari harapan. Pembangunan cuma dinikmati oleh segelintir orang. Di negeri ini yang kaya makin kaya, sedang yang miskin atau tidak beruntung makin terpuruk, bagai kumpulan yang tersisih.
Sudah saatnya republik ini memberi kesetaraan pada mereka yang kecil, itu yang disampaikan Anies Baswedan dalam berbagai kesempatan. Terakhir Pidato Kebangsaan, saat membuka pusat kegiatan usaha Mikro dan Menengah di Kampung Pangkalan, Desa Segara Jaya, Kecamatan Taruma Jaya, Bekasi, Sabtu (21 Januari 2023), Anies pun berucap tentang kesetaraan.
Republik ini pada awal didirikan mengusung semangat kesetaraan, itulah keadilan sosial. Itulah sepenggal narasi disampaikan Anies Baswedan, capres yang diusung NasDem. Persoalan utama negeri ini adalah ketimpangan sosial, yang makin menganga lebar. Muara dari itu semua adalah kebijakan yang tidak berpihak pada yang lemah.
Regulasi keberpihakan pada yang lemah bukannya tidak dibuat, bahkan mengadopsi rumusan sila keadilan sosial, tapi tidak dijalankan sebagaimana mestinya. Maka yang terjadi pergantian rezim dari satu ke rezim berikutnya, bukannya menghadirkan kesetaraan dan keadilan, tapi justru terasa makin menjauh dari niat awal didirikannya republik ini.
Kesetaraan dan keadilan dalam perspektif Anies Baswedan itu bukanlah hal rumit, justru hal sederhana. Tapi memang sulit bisa dilakukan oleh mereka yang memimpin dengan tanpa hati. Kesetaraan dan keadilan bisa terwujud oleh pemimpin yang memimpin dengan hati. Anies telah mencontohkan, saat ia memimpin Jakarta. Selalu kebijakan yang dibuat bersandar pada kesetaraan.
Anies mencontohkan bagaimana saat ia mencabut peraturan daerah, dimana kendaraan motor roda dua dilarang melintasi Jalan Sudirman sampai Jalan Thamrin, dua jalan elit di Jakarta. Mencabut peraturan tentu tidak asal cabut, tapi ada alasan mendasar.
Mereka yang lalu lalang dengan motor roda dua itu bukan sekadar melintasi jalan saja, tapi juga mengantar kebutuhan para pekerja di pusat bisnis seputar kawasan itu. Dampaknya mengena pada sektor pengantaran barang yang menggunakan jasa motor roda dua, termasuk sektor pengantaran makanan dari warung-warung kecil yang tersebar di seluruh Jakarta, yang tentu akan merasakan dampak dari ditutupnya akses jalan itu.
Maka, dicabutlah peraturan daerah itu, agar ada kesetaraan dalam mengais rezeki bagi seluruh warganya. Tidak ada yang boleh terdampak merugi dalam setiap kebijakan yang dibuat. Semua dipikir secara matang, dan dengan hati. Tidak sekadar membuat peraturan agar kawasan elit itu tidak terkotori oleh lalu lalang kendaraan motor roda dua, tapi lebih melihat dampak ekonomi yang ditimbulkan, khususnya sektor ekonomi mikro. Dan, itu rakyat kecil.
Kebijakan pembangunan yang diambil dan dijalankan Anies, itu jauh dari konsep pembangunan yang berdampak pada makin mengecilkan usaha yang kecil, dan membesarkan usaha yang sudah besar menjadi semakin besar.
“Yang besar boleh tetap besar. Tapi yang kecil jangan tetap kecil. Setuju (dengan) membesarkan yang kecil tanpa mengecilkan yang besar,” itulah sepenggal narasi penegasan Anies dalam memposisikan pengusaha kecil dan besar dengan setara dan adil.
Dalam membangun Jakarta Anies berpijak pada pembangunan mengusung nilai kesetaraan, dan karenanya menghadirkan keadilan.
Politik keadilan yang diharapkan seluruh anak bangsa adalah pembangunan dengan perspektif kesetaraan, yang itu bisa terwujud dengan hadirnya pemimpin nasional yang jejak langkahnya sudah teruji saat mendapat amanah sebagai pemimpin tingkat daerah. Anies Baswedan bisa disebut dengan obyektif, sebagai pemimpin yang telah teruji mengusung pembangunan kesetaraan. Contoh-contoh lain yang telah diperbuatnya bisa disebutkan, dan terlihat nyata.
Anies berharap semua bisa bertumbuh, dan itu dimungkinkan jika pembangunan selalu berpegang pada prisnsip kesetaraan. Jika takdir membawanya memimpin negeri ini, tidak mustahil pembangunan dengan konsep kesetaraan, dan itu keadilan sosial jadi landasan utama untuk diwujudkan. Wis wayahe republik ini konsen pada kebijakan pembangunan yang mengacu pada konsep kesetaraan. Tidak ada kata terlambat untuk memulainya. (*)
