Tantangan Keterbukaan Informasi Publik

Dosen Tetap Ilmu Komunikasi UI Henny S Widyaningsih memaparkan peluang dan tantangan Keterbukaan Informasi Publik. Foto: Istimewa.

Implementasi UU KIP tentu juga harus diperhatikan, mulai dari goodwill pimpinan yang belum ada hingga mindset ketertutupan yang belum berubah menjadi keterbukaan.

Indonesiainside.id, Jakarta — Keterbukaan Informasi Publik (KIP) menjadi suatu keniscayaan sebagai implementasi dari good governance di Indonesia. Di era informasi digital saat ini, informasi sudah berada dalam satu genggaman, sehingga informasi publik di seluruh badan publik perlu dikelola dengan baik.

Dosen Ilmu Komunikasi Universitas Indonesia (UI) Henny S. Widyaningsih mengatakan, tantangan bagi keterbukaan informasi publik dan implementasi UU KIP pun makin besar. Oleh karenanya menjadi sangat penting untuk melihat sejauh mana keterbukaan informasi publik (dan implementasi UU KIP) dapat berperan dalam menciptakan good governance dan dalam menanggulangi dampak yang timbul akibat perubahan di masyarakat karena hadirnya gelombang digital.

Menurut dia, UI sebagai perguruan tinggi terdepan di Indonesia wajib mengimplementasikan keterbukaan informasi sebagai perintah undang-undang. UI harus dapat menjadi role model KIP di Indonesia.

“Diharapkan dengan adanya diskusi publik ini, bisa menguatkan komitmen bersama akan pelaksanaan UU KIP dan meningkatkan implementasi good governance di era digital,” ujarnya di Jakarta, Senin (3/12).

UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP) menyatakan bahwa setiap warga negara Indonesia dijamin haknya untuk dapat mengakses informasi publik di setiap badan publik. Artinya, badan publik harus membuka seluruh informasi publiknya baik melalui situs maupun melalui permintaan dari pemohon informasi.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here