Romo Syafi’i: KKN Naik 1.000 Persen

Dibandingkan dengan zaman Soeharto, di era reformasi terlebih di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, KKN meningkat 1.000 persen seperti dikatakan Romo Syafi’i. Bagaimana penjelasannya?

Indonesiainside.id, Jakarta — Berbagai pernyataan tak mendasar bahwa korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) banyak terjadi di zaman Soeharto terus dilontarkan beberapa pihak, mulai dari pengamat hingga elite partai seperti Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (Wasekjen PDI-P) Ahmad Basarah.

Pakar Hukum Tata Negara Mahfud MD mengatakan, justru korupsi banyak terjadi di era reformasi dan didominasi oleh partai penguasa. Dalam data yang dipaparkan Mahfud bersumber dari KPK Watch, urutan teratas kasus korupsi ditempati PDI-P dengan angka 32,9%. Sejak tahun 2002 hingga 2017, PDIP memiliki 120 kasus korupsi.

“Artinya, kalau kita dulu menjatuhkan Pak Harto karena dia KKN, apa kita tidak merasa berdosa kepada Pak Harto karena sekarang ini KKN-nya lebih banyak? Dulu yang korupsi Golkar saja, sekarang saya hafal siapa yang paling korupsi,” ujar Mahfud.

Senada, anggota Komisi III DPR RI Muhammad Syafi’i atau disapa akrab Romo Syafi’i menuturkan, semangat reformasi adalah memberantas KKN untuk mengembalikan jalannya pemerintah sesuai amanat konstitusi. Faktanya, di era reformasi terlebih di bawah kepemimpinan Joko Widodo, KKN tumbuh sangat subur.

“Tapi jangan bandingkan dengan hari ini. KKN-nya mungkin sudah naik 1.000 persen dibandingkan zaman Pak Harto. Bahkan semua alat negara, alat pemerintahan sudah tidak bekerja sesuai konstitusi. Semuanya sudah menjadi alat kekuasaan,” ujar Romo kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Kamis (6/12).

Konsekuensinya, berbagai upaya dan tindakan yang dianggap merugikan penguasa diproses dengan cepat. Namun, jika hal tersebut tidak dianggap merugikan kendati pelanggaran hukum dilakukan secara telanjang, maka tidak akan diproses.

“Kasus penyobekan Buku Merah di KPK, kasus reklamasi dengan nilai Rp 300 trilun lebih, kasus Meikarta, dan kereta cepat, tidak ada ujungnya. Tapi kalau kasus Dahnil Anzar, kasus Ahmad Dhani yang mengatakan idiot, wah ini cepat sekali prosesnya. Itu yang dinamakan kolusi,” kata Romo.

Hal lain yang semakin parah di pemerintahan saat ini ialah nepotisme. Berbagai jabatan strategis diisi tanpa kompetensi dan menabrak aturan konstitusi. Lazimnya, kata Romo, sebuah jabatan diposisikan untuk mengakselerasi pembangunan, penegakan hukum secara transparan, adil, dan dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat.

“Walaupun sifatnya anomali dan bertentangan, itu tidak diperhatikan. Jadi, kalau ada jabatan baru bukan untuk membangun Indonesia, tapi hanya untuk memberi jatah kepada kroni yang belum dapat bagian,” ujarnya.

Romo mencontohkan, nepotisme terjadi di Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Seorang Jenderal Bintang Tiga stagnan dan dipangkas oleh Bintang Dua dan naik secara cepat hingga menjadi Kapolri. Begitupun dengan institusi Tentara Nasional Indonesia (TNI).

“Jadi, sudah terbangun distrust terhadap sistem, benar-benar nepotisme. Nah, seandainya di zaman Pak Harto ada nepotisme, tapi pasti yang berkualitas. Orang yang dari Eselon Empat, yakin prestasinya naik hingga Eselon Satu, jadi Dirjen, Sekjen bahkan Menteri. Tapi kalau sekarang jangan harap,” katanya.

“Mereka yang ada di sistem hari ini tidak lagi ingin memberikan prestasi bagus supaya mendapat eselon lebih tinggi di tempat tugasnya, karena dia nggak yakin. Bisa saja muncul orang lain yang menjadi oknum penguasa, yang seharusnya (jabatan) itu menjadi jenjang karir orang dalam,” sambung Romo.

Romo menjelaskan, hari ini tidak ada lagi penegakan hukum dengan hukum, pengisian jabatan karena profesionalitas, tapi karena kroni. “Semangat memberantas KKN adalah trigger reformasi. Namun di kepemimpinan Pak Jokowi, KKN naik 1.000 persen,” tegasnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here