Natalius Pigai: ICW Tidak Profesional dan Subjektif

Mantan komisioner Komnas HAM, Natalius Pigai. Foto: Istimewa

Menurut dia, rilis yang dikeluarkan ICW tidak melihat permasalahan korupsi secara holistik dan terkesan subjektif.

Indonesiainside.id, Jakarta — Mantan Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan, korupsi di Indonesia hampir terjadi di setiap zaman pemerintahan yang berkuasa. Karena itu ia tak setuju jika korupsi disematkan pada satu kepemimpinan tertentu.

Hal itu dikatakan Pigai merespon hasil rilis Indonesia Corruption Watch (ICW) yang menyatakan bahwa Soeharto menduduki peringkat pertama dalam pemerintahan yang memiliki kasus korupsi.

“Jika dibandingkan, semua zaman ada. Kalau dilihat dari kuantitas, maka sulit diukur. Zaman BLBI di Ibu Mega, berapa kerugian negara? Apakah zaman Soeharto ada korupsi besar? Zaman SBY ada kasus Bank Century,” ujar Pigai kepada Indonesiainside.id, saat dihubungi, Jumat (7/12).

“Kemudian di zaman Jokowi hampir setiap Kepala Daerah ditangkap, Ketua DPR RI masuk penjara, kasus Reklamasi, e-KTP, Meikarta, Bakamla, Transjakarta, dan lain-lain. Maka kalau ICW menyatakan zaman Soeharto korupsinya besar, saya kira mereka tidak profesional dan tidak objektif,” sambungnya.

Menurut Pigai, Indonesia saat ini lebih banyak menganut faham birokrasi patrimonial. Penguasa membagikan sumber daya kekuasaannya kepada pihak yang dapat dipercaya dan memiliki pengaruh besar di  masyarakat untuk menjaga keberlangsungan dan stabilitas kekuasaannya.

“Kita tidak pakai birokrasi Weber yang rasional. Oleh karena itu, KKN sudah melekat. Ditambah dengan dagang pengaruh (trading influence). Seorang memerdagangkan jabatannya untuk meraih sesuatu (suap). Nah, koruptor di Indonesia rata-rata masuk penjara karena jabatan,” katanya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here