Kemendagri Diminta Berhati-hati Mengelola e-KTP

Foto : Nasional Tempo.co

Penjualan blangko Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) secara ilegal, hingga tercecernya blangko di Jakarta Timur harus jadi perhatian serius Kementerian Dalam Negeri. Parlemen menuntut penjelasan atas hal ini.

Indonesiainside.id, Jakarta — Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) mendorong Komisi II untuk meminta penjelasan kepada Kemendagri terkait hal ini. Tidak hanya di Duren Sawit, Jakarta Timur, namun di beberapa tempat lain seperti di Tangerang beberapa waktu lalu.

“Ini harus menjadi perhatian serius, kami sudah minta Komisi II untuk memanggil pihak-pihak terkait, termasuk juga perusahaan pengadaan e-KTP,” kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (10/12).

Menurutnya, keseriusan ini penting supaya tak ada kegaduhan menjelang pemilihan presiden 2019. Ia mengimbau Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo agar mengaransemen anak buahnya untuk serius mendalami hal ini.

“Kalau perlu dibentuk tim, karena suara-suara di Komisi II sudah hampir nyaring juga untuk membikin semacam pansus,” beber Bamsoet.

Ia sendiri memandang tak perlu Panitia Khusus, jika Kemendagri sendiri bisa menangani permasalahan dengan baik. Sehingga Bamsoet meminta Kemendagri serius menangani hal ini.

Prinsipnya, Ketua DPR menginginkan kondisi politik yang kondusif menjelang pemilu. Ada pun Bamsoet sendiri mewacanakan sistem e-Voting dalam Pemilu ke depan. Sebab melalui sistem ini, data akan lebih transparan karena duplikasi e-KTP bisa dihindari.

“Karena kalau e-Voting input data double pasti di-reject.Jadi untuk menghindari praktik-praktik manipulasi e-KTP atau duplikasi harusnya semua stakeholders sudah memikirkan pelaksanaan e-voting untuk pemilu,” beber Bamsoet. (Rengga Permana)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here