Masyarakat Bulukumba Tuntut HAM yang Proporsional

Begitu juga dengan rencana pembangunan Terminal Aspal Curah di Kecamatan Bonto Bahari pun mendapat penolakan keras oleh nelayan di dua kecamatan, yaitu Bonto Bahari dan Kecamatan Ujung Loe.

“Terminal Aspal Curah mengancam kehidupan 1.299 jiwa petani rumput laut dan keluarganya. Meskipun mendapat penolakan keras masyarakat, namun yang kami sayangkan kenapa pemerintah Kabupaten Bulukumba ngotot melanjutkan proses pembangunan proyek tersebut,” ujarnya di depan Kantor Bupati Bulukumba, Sulawesi Selatan, Senin (10/12).

Ia menduga Pemkab Bulukumba memilih mengorbankan masyarakat Bulukumba dan lebih memilih keberpihakan pada investasi. Sebagai informasi, masyarakat Bulukumba dengan bertani rumput laut, masyarakat di dua kecatamatan tersebut terbukti mampu meningkatkan taraf penghidupan mereka.

“Masyarakat mampu menghasilkan total 30 milyar rupiah dalam setahun dari hasil bertani rumput laut,” katanya.

Melalui Momentum Peringatan Hari Hak Asasi Manusia Front Perjuangan Rakyat (FPR) Bulukumba menuntut beberapa hal. Di antaranya, kembalikan Tanah Ulayat Adat Ammatos Kajang, hentikan kriminalisasi 14 aktivis petani dan aktivis adat, kembalikan tanah masyarakat yang masuk dalam kawasan Tahura, dan menolak Pembangunan Terminal Aspal Curah di Kelurahan Sapolohe Kecamatan Bonto Bahari

“Hentikan kriminalisasi terhadap masyrakat penggugat, wujudkan reforma agraria sejati dan bangun industri nasional,” tandasnya. (Ahmad Z.R)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here