Komnas HAM: Rekomendasi Kami Selalu Tidak Diindahkan

Foto : SinarHarapan.ID

Karena itu, Komnas akan memberikan rekomendasi agar diberikan kewenangan untuk memberikan sanksi bagi komponen yang tidak menjalankan rekomendasi tersebut.

Indonesiainside.id, Jakarta — Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) akan menyampaikan beberapa rekomendasi kepada Presiden terkait penegakan HAM untuk disampaikan kepada Jaksa Agung untuk dinaikkan ke tahap penyelidikan dari 10 kasus pelanggaran HAM.

Ketua Komnas HAM Ahmad Taufan Damanik mengatakan, sedangkan proses di luar persidangan (non yudisial) harus dilakukan melalui suatu dasar hukum yang kuat oleh Presiden dalam rangka membangun rekonsiliasi.

“Kemudian selanjutnya terkait agraria, kami meminta agar Presiden memperkuat Perpres yang telah ditetapkan. Salah satunya dengan melibatkan masyarakat sipil serta korban yang bukan saja terlibat, tapi bersama masyarakat, terhadap masalah agraria,” ujarnya kepada Indonesiainside.id, saat ditemui di kantor Komnas HAM, Jakarta, Selasa (11/12).

Rekomendasi selanjutnya adalah terkait intoleransi. Komnas HAM meminta pemerintah untuk mengevaluasi terhadap kebijakan yang berpotensi diskriminasi terhadap golongan tertentu. “Kami juga menginginkan rumah ibadah yang lebih adil dan memungkinkan semua kelompok agama,” katanya.

Adil dalam pengertian tersebut, kata Taufan, adalah semua agama dapat membangun rumah ibadahnya selama mengikuti ketentuan yang diatur di antaranya dalam SKB 2 Menteri.

“Perlu ada dialog di antara semua elemen agar semua pihak bersepakat. Tidak harus generik, tapi juga bisa berdasarkan pada konteks daerah itu. Semua pihak harus menerima elemen di daerah tersebut,” ujar dia.

Selain itu, Komnas HAM meminta agar Presiden menjelaskan kepada kementerian, lembaga dan instansi terkait guna mematuhi rekomendasi yang pernah dikeluarkan Komnas HAM. Ia menyayangkan berbagai rekomendasi dan hasil riset yang dikeluarkan Komnas HAM tidak menjadi bahan acuan dalam pengambilan kebijakan.

“Rekomendasi kami selalu tidak diindahkan oleh kementerian, lembaga, (pemerintah) daerah, dan korporasi. Dalam hal ini, kita mengharapkan agar pemerintah memberikan sanksi bagi yang tidak patuh atas rekomendasi tersebut,” ujarnya.

Dalam rangka penguatan Komnas HAM, Pemerintah juga perlu UU 39/1999 dan UU 26/2000 tentang HAM dan wewenang Komnas HAM. Termasuk kewenangan penyidikan antara Komnas HAM dengan Jaksa Agung.

“Selama ini ada rekomendasi namun tidak ada sanksinya. Pemanggilan saksi atau pihak juga tidak ada sanksi bagi yang tidak hadir. Kami harapkan Komnas HAM diberikan kewenangan lebih,” tandasnya.

(Ahmad Z.R.)

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here