100 Kilometer Jalan Kabupaten Rusak Akibat Penambangan

“Bukan hanya Dinas PU, Pemerintah Desa, pun punya kewenangan menghentian kegiatan  tambang jika melanggar aturan sesuai UKL UP. Tetapi sayang kewenangan itu tidak pernah digunakan karena semua komponen tidak paham aturan hukumnya,” kata Arif Prastowo.

Menurut Arif Prastowo kewenangan para pihgak sesuai perda tersebut, diantaranya menutup akses jalan yang dilalui angkutan tambang, hingga menghentikan proses penambangannya.

“Yang aneh lagi, di penambangan pasir sepanjang bantaran Sungai Progo, penambang tidak ada yang membuat jalur tambang sendiri. Tidak seperti penambang lain seperti tanah atau batu di lereng Bukit Menoreh,” katanya.

Sehingga jalan kabupaten yang mestinya untuk kelancaran kegiatan masyarakat, berubah menjadi jalur tambang. Dan masyarakat takut mengambil tindakan sesuai koridor hukum karena ketidaktahuan landasan hukum yang digunakan. “ Ini harus disebarluaskan, bahwa masyarakat juga punya hak menghentikan tambang, “ kata Arif Prastoeo.

(Suyono/INI-Network)

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here