Jurkamnas Prabowo-Sandi Desak Pemerintah Bereskan Persoalan e-KTP

Ilustrasi e-ktp. Foto: Era.id

KPU diminta memberikan izin kepada tim pemenangan Capres Cawapres dan partai politik untuk ikut memeriksa data pemilih.

Indonesiainside.id, Jakarta — Pernyataan Kemendagri yang menyebut ada 31 juta pemilih yang belum masuk daftar pemilih tetap (DPT) Pemilu 2019 menimbulkan kecurigaan berbagai pihak akan adanya pemilih siluman.

Merespons pernyataan tersebut, Juru Kampanye Nasional (Jurkamnas) Prabowo-Sandi, Putih Sari, mendesak Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk segera membereskan data kependudukan di Indonesia.

“Penyebab utama kacaunya DPT ini ya karena Kemendagri tidak mampu mengurusi e-KTP secara baik. Kemendagri harus berbenah mengurusinya agar tidak menjadi polemik berkepanjangan,” ujar Putih Sari kepada Indonesiainside.id, Kamis (13/12).

Anggota DPR RI Komisi IX ini juga meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) agar membuka data Daftar Pemilih Tetap Hasil Perbaikan (DPTHP) agar bisa diakses oleh partai politik dan pasangan calon.

“Agar tidak menimbulkan kecurigaan, seyogyanya KPU bisa memberikan izin kepada Tim pemenangan Capres Cawapres dan partai politik untuk ikut memeriksa data DPTHP tersebut,” kata Putih.

Putih Sari mengajak masyarakat melapor jika menemukan adanya dugaan DPT siluman. Dia mengatakan, masyarakat dapat melapor ke posko pemenangan Prabowo-Sandi terdekat.

“Jika masyarakat menemukan nama yang tidak dikenal, bisa langsung melapor ke posko pemenangan Prabowo-Sandi terdekat. Bisa juga ke Roemah Djoeang Prabowo-Sandi yang sudah tersebar di banyak kota kabupaten di Indonesia agar bisa kami tindaklanjuti,” tegasnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here