Awas, Penyalahgunaan Data Pribadi

Masalah utama yang harus diselesaikan adalah pemahaman publik tentang pentingnya perlindungan data pribadi mereka. Jika tidak, fungsi UU PDP nantinya tak akan maksimal

Indonesiainside.id, Jakarta – Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta mengendus adanya penyalahgunaan data pribadi dalam sejumlah laporan kasus pinjaman online (pinjol). Merujuk pada berbagai informasi masyarakat yang mereka terima sejak tahun 2016.

Modusnya, pemberi pinjaman memanfaatkan data kontak pribadi yang dibagikan kreditur di awal perjanjian di dalam aplikasi, untuk menagih utangnya kepada teman dan koleganya.

“Pengaduan terus bertambah sejak membuka pos pengaduan bagi para peminjam uang dari pinjaman online,” Jeanny Silvia Sari Sirait, (23/12).

Kejadian-kejadian tersebutlah yang membuat pemerintah mencoba mengantisipasi dengan mendorong Rancangan Undang-undang Perlindungan Data Pribadi atau RUU PDP. Dengan adanya undang-undang tersebut, pengumpulan, penyimpanan, hingga pemanfaatan data pribadi akan diatur agar bisa melindungi hak privasi seseorang.

“Sekarang lagi finalisasi tentang sanksi. Jadi harapannya, awal tahun depan sudah kita kirim ke DPR,” tutur Direktur Jenderal Aplikasi Informatika Kementerian Kominfo Semuel Abrijani Pangerapan kepada BBC News Indonesia.

LSM ELSAM juga mendorong urgensi perlindungan data pribadi. Transformasi digital Indonesia yang terhitung cepat selama satu dekade terakhir, tidak diimbangi dengan kemampuan masyarakat untuk memahami implikasi penggunaan data pribadi dalam teknologi informasi dan komunikasi.

“Dalam konteks Indonesia, urgensi pengaturan untuk memberikan perlindungan data pribadi secara menyeluruh menjadi penting mengingat pengaturan perlindungan hak atas privasi warga masih tersebar dan berdiaspora dalam berbagai pengaturan sektoral,” terang Wahyudi Djafar, deputi direktur riset ELSAM.

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here