Ini Beda Sandiaga & Ahok Bangun Jalan

Indonesiainside.id, Jakarta – Juru bicara Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo – Sandi mengkritik keras pihak yang membandingkan konsep Sandiaga membangun jalan tol dengan cara Ahok saat membangun Simpang Susun Semanggi.

Selain tidak tepat, juga menunjukkan sesat dalam berpikir. Lantaran, kebijakan yang diambil Ahok patut diduga banyak melanggar peraturan perundangan.

Diantaranya adalah UU tentang Keuangan Negara dan UU No 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara. Serta menabrak Peraturan Presiden tentang Hibah. Penerimaan dan Belanja Negara/Daerah dan juga tentang Hibah yang harus dicatat dalam APBN/ APBD

“Apakah saat itu Ahok sudah lakukan hal ini? Karena mekanisme ini harus mendapat persetujuan dari DPRD. Ini harus dicek fakta-faktanya,” kata Suhendra Ratu Prawiranegara, (3/1).

Jadi sangat tidak tepat membandingkan kebijakan Ahok tersebut dengan ide Sandiaga Uno. Apalagi, kebijakan Ahok ini malah patut diduga terindikasi melanggar peraturan perundangan.

Ditegaskannya, konsep pembangunan infrastruktur yang ingin diterapkan Sandiaga Uno sudah tepat. Contohnya adalah proyek Tol Cikopo-Palimanan (Cipali) bisa dibangun tanpa utang.

Masalah pelibatan pihak swasta dalam investasi jalan tol ini juga sudah diatur oleh peraturan perundangan, khususnya Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 Tentang Jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 Tentang Jalan Tol.

“Selama ini juga swasta sudah dilibatkan, hanya sayang kemudian pada era Jokowi seolah-olah peran BUMN lah yang sangat menonjol dalam pembangunan jalan tol,” tambahnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here