Independensi Calon Hakim Agung Dipertanyakan

Ada 12 calon hakim agung yang diuji oleh Komisi Yudisial

Indonesiainside.id, Jakarta – Aspek Independensi hakim menjadi isu utama dalam Wawancara Seleksi Calon Hakim Agung yang digelar Komisi Yudisial (KY). Pasalnya, hakim memiliki diskresi yang seperti pedang bermata dua.

“Pada hakim ada diskresi. Dua-duanya itu seperti pedang bermata dua.” kata Bagir Manan, Mantan Ketua Mahkamah Agung, yang menjadi panelis seleksi Calon Hakim Agung, (4/1).

Menurutnya, diskresi diperlukan untuk mewujudkan keadilan disamping kepastian hukum, dan kebebasan untuk melihat apakah putusan hakim sesuai dengan kenyataan. Tapi hal itu cenderung disalahgunakan menjadi tindakan sewenang-wenang dalam istilah bahasa jawa, disebut “wani piro?”.

Ia juga menyinggung intervensi terhadap hakim yang tidak hanya berasal dari pemerintah, tetapi pada pihak-pihak yang berperkara.

Menanggapi hal itu, Hakim Tinggi Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia Pahala Simanjuntak menjelaskan bahwa asas hukum menjadi pemikiran untuk mengkonskruksikan pemikiran dan dalam kaitan agar tidak disalahgunakan. Harus dikaitkan dengan integritas.

“Dalam penerapan hukum, setelah menafsir, dia mengunakan konstruksi hukum, sudah barang tentu didasarkan pada asas hukum untuk mengkonstruksikan hukum, itulah menurut saya namanya diskresi. Dalam kaitan agar itu tidak disalahgunakan maka harus dibina integritas hakim,” ujarnya.

Kebebasan hakim bisa diarahkan pada dua arah, yaitu kepada lembaganya, dan secara fungsional. “Kebebasan fungsional hakim adalah di dalam tugasnya mengadili perkara, hakim harus bebas dari pengaruh dari apapun, dan dia harus di dalam jati dirinya sendiri,” sambungnya.

DMCA.com Protection Status

TULIS KOMENTAR

Please enter your comment!
Please enter your name here